Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Disadap Australia, SBY Harusnya Bereaksi seperti Merkel Saat Disadap Amerika"

Kompas.com - 19/11/2013, 03:05 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia seharusnya bersikap tegas kepada Pemerintah Australia terkait aktivitas penyadapan yang sudah diakui. Reaksi Jerman atas penyadapan Amerika terhadap Kanselir Jerman Angela Merkel seharusnya menjadi contoh.

"Harusnya Presiden SBY tegas bertindak kepada Perdana Menteri Australia seperti langkah Kanselir Merkel ke Presiden Amerika Serikat," ujar Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo melalui layanan pesan singkat, Senin (18/11/2013).

Dradjad mengingatkan bahwa yang disadap Australia bukanlah SBY sebagai pensiunan jenderal tentara, melainkan SBY sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Langkah Kanselir Merkel itu tepat, cerdas, berani, dan terukur. Kedaulatan Jerman terjaga, sementara hubungan baik antar-segmen masyarakat yang lebih luas di kedua negara tak rusak," papar Dradjad tentang alasannya memilih Merkel sebagai model.

Kontra-intelijen

Selain itu, Dradjad berpendapat pemerintah harus segera memanggil para direksi dan manajer dari operator telekomunikasi seluler yang ada saat ini maupun pada periode penyadapan dilakukan.

"Gerebek aktivitas call data record (CDR)-nya. Ini saatnya kontra-intelijen dari Badan Intelijen Negara dan Polri bergerak," ujar Dradjad.

Bila sampai ada dugaan keterlibatan staf teknis hingga direksi perusahaan operator telekomunikasi itu, kata Dradjad, aparat penegak hukum diminta tak ragu menangkap. "Ini untuk bikin kapok agen-agen asing," tegas Dradjad.

Penyadapan telekomunikasi, kata Dradjad, saat ini tak bisa dilakukan tanpa ada kolaborator di Indonesia. "Ini bukan soal SBY, Ani Yudhoyono, atau Hatta Rajasa sebagai pribadi-pribadi. Ini (soal) kedaulatan negara," ujar dia.

Dradjad pun mengajak semua komponen bangsa sejenak melupakan perbedaan politik untuk menyikapi isu penyadapan ini. "Sama seperti Jerman yang bersatu bareng-bareng bereaksi terhadap (penyadapan) Amerika Serikat," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com