Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tifatul Minta ITU Perhatikan Penyadapan Ilegal

Kompas.com - 18/11/2013, 17:04 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring meminta International Telecommunication Union (ITU), badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, memperhatikan kasus-kasus penyadapan ilegal melalui jaringan telekomunikasi. Hal itu dikatakan Tifatul dalam pertemuan Connect Asia Pacific 2013 di Bangkok, Thailand, Senin (18/11/2013).

"Izinkan saya mengingatkan kita semua akan tujuan dan capaian telekomunikasi dan ICT bahwa keuntungan saling percaya di antara kita sedang dipertaruhkan. Perang siber, perang spionase, dan kejahatan siber dapat merusak hubungan baik internasional. Mari bersama-sama kita tangani isu ini untuk kebaikan bersama," kata Tifatul dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin.

Acara Connect Asia Pacific 2013 diselenggarakan oleh ITU. Acara yang dibuka pagi tadi waktu setempat oleh PM Thailand Yingluck Shinawatra itu dihadiri oleh tujuh kepala negara, 20-an menteri ICT negara Asia Pasifik dan para stakeholder ICT.

Wakil Perdana Menteri Kamboja juga mengusulkan agar ITU bertindak sebagai polisi dunia telekomunikasi.

Seperti diberitakan, menurut laporan sejumlah media asing, badan mata-mata Australia telah berusaha menyadap telepon Presiden SBY dan istrinya, Ani Yudhoyono, serta sejumlah menteri dalam kabinet SBY.

Sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan whistleblower asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian, menyebut nama Presiden SBY dan sembilan orang di lingkaran dalamnya sebagai target penyadapan pihak Australia.

Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate, melacak kegiatan Yudhoyono melalui telepon selulernya selama 15 hari pada Agustus 2009, saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri Australia.

Berikut adalah daftar nama-nama pejabat itu yang telah diperoleh ABC dari Snowden:

1. Susilo Bambang Yudhoyono, jenis ponsel Nokia E90-1

2. Kristiani Herawati (Ani Yudhoyono), jenis ponsel Nokia E90-1

3. Boediono (Wakil Presiden), jenis ponsel Blacberry Bold (9000)

4. Jusuf Kalla (mantan Wakil Presiden), jenis ponsel Samsung SGH-Z370

5. Dino Pati Djalal (Juru Bicara Presiden Urusan Luar Negeri), jenis ponsel Blackberry Bold (9000)

6. Andi Mallarangeng (Juru Bicara Presiden Urusan Dalam negeri), jenis ponsel Nokia E71-1

7. Hatta Rajasa (Menteri Sekretaris Negara), jenis ponsel Nokia E90-1

8. Sri Mulyani Indrawati (Menko Ekonomi), jenis ponsel Nokia E90-1

9. Widodo Adi Sucipto (Menko Polkam), jenis ponsel Nokia E66-1

10. Sofyan Djalil (Menteri Komunikasi dan Informatika), jenis ponsel Nokia E90-1

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com