Anwar Ibrahim: ASEAN Harus Kompak Protes Penyadapan AS

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan partai oposisi Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan, seluruh anggota ASEAN harus kompak memprotes keras penyadapan yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat. Menurut Anwar, dengan kekompakan, aksi protes dapat lebih mudah dilayangkan dan didengar.

"Kita harus ambil sikap, harus tegas, terutama menuntut mereka untuk minta maaf. Segera keluarkan (ungkap) siapa saja yang terlibat," kata Anwar saat di sela-sela pertemuan dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman di Jakarta, Selasa (5/11/2013).

Anwar menilai, negara-negara di ASEAN seperti Indonesia dan Malaysia yang dikabarkan telah disadap oleh Amerika masih bersikap lembek dan tidak tegas. Indonesia, menurutnya, hanya sekadar melakukan protes tanpa melakukan tindakan lebih jauh.

Meski demikian, reaksi Indonesia itu dinilainya lebih baik dibandingkan reaksi Pemerintah Malaysia yang sama sekali belum mengajukan protes. "Sampai sekarang Pemerintahan Malaysia belum ada pernyataan keras terhadap penyadapan ini. Sering kali kita menemukan sikap yang lemah," kata Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia itu.

Anwar lalu membandingkan dengan sikap negara-negara di Eropa seperti Jerman yang juga menjadi sasaran penyadapan Amerika. Jerman bereaksi keras setelah diketahui bahwa Kanselir Jerman Angela Merkel disadap.

"Jerman sebagai negara tetangga saja masih dicurangi, apalagi negeri Asia. Untuk itu, kita harus memprotes keras. Harus tegas, terutama menuntut untuk meminta maaf," pungkasnya.

Seperti diberitakan, badan intelijen AS diketahui menyadap komunikasi negara-negara sekutu mereka di Eropa. AS juga disebut menyadap komunikasi Pemerintah Indonesia. Australia juga diberitakan melakukan hal yang sama terhadap Indonesia.

Laporan terbaru yang diturunkan laman harian Sydney Morning Herald (www.smh.com.au) pada Kamis (31/10/2013) dini hari waktu setempat, atau Rabu malam WIB, menyebutkan, kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta turut menjadi lokasi penyadapan sinyal elektronik.

Pemerintah Indonesia telah meminta konfirmasi kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Australia mengenai penyadapan yang diduga telah dilakukan kedua negara tersebut terhadap Indonesia. Hasilnya, baik AS maupun Australia tidak membenarkan, juga tidak menyangkal.