Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daripada Diundur, PAN Usulkan KPU Buat Daftar Susulan

Kompas.com - 04/11/2013, 17:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Amanat Nasional prihatin dengan ketidakcocokan data pemilih yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum dengan data milik Kementerian Dalam Negeri. Namun, Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo menyatakan partainya tetap mendukung penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) lantaran menunda penetapan DPT akan menimbulkan dampak yang jauh lebih merugikan. Untuk memperbaiki DPT, PAN mengusulkan agar adanya daftar susulan.

“Untuk daftar pemilih yang masih bermasalah, bisa dicarikan solusi seperti daftar susulan. Namun memang solusi ini harus dilakukan setransparan mungkin, terbuka untuk semua parpol,” ujar Dradjad saat dihubungi Senin (4/11/2013).

Dradjad menekankan transparansi itu penting untuk menjamin validnya data yang dimiliki KPU. Sekecil apa pun ketidaktransparansi yang dilakukan KPU, kata Dradjad, akan mempengaruhi kredibilitas pemilu. Partai politik akan curiga terjadi kecurangan yang menguntungkan partai politik tertentu.

Menurut Dradjad, PAN menilai persoalan DPT ini cukup krusial lantaran data bermasalah yang terakhir terdata mencapai 10,4 juta. Hal ini, sebutnya, menunjukkan persoalan yang besar sekali dalam sistem registrasi kependudukan dan pemilih di Indonesia.

“Kalau di negara maju, menteri yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut sudah mundur,” kata politisi yang juga ekonom ini.

Meski demikian, Dradjad menuturkan PAN tidak mendesak KPU untuk memundurkan jadwal penetapan DPT karena akan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Tahapan pemilu, lanjutnya, bisa molor dengan risiko penundaan penetapan Presiden dan DPR terpilih.

“Penundaan DPT mempunyai risiko konstitusional yang besar sekali. Oleh karena itu, kami memilih the lesser between two evils, mana yang mudhorotnya lebih kecil, sambil mencari solusinya. Penetapan DPT hari ini memiliki mudhorot yang lebih kecil,” ucap Dradjad.

KPU bersikeras menetapkan DPT sesuai dengan jadwal yang disepakati terdahulu, yaitu Senin (4/11/2013). Sikap tersebut diambil meski masih banyak tuntutan penetapan DPT dari DPR dan partai politik.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, pihaknya tidak menyangkal bahwa masih ada persoalan terkait nomor induk kependudukan (NIK). Soal pemberian NIK kepada pemilih tersebut, kata Hadar, akan diputuskan berdasarkan konsultasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

Nasional
Kemenkominfo Akan Gratiskan Pengujian Perangkat di IDTH bagi UMKM dan Startup Digital

Kemenkominfo Akan Gratiskan Pengujian Perangkat di IDTH bagi UMKM dan Startup Digital

Nasional
Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek 'Food Estate' dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek "Food Estate" dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

Nasional
Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Nasional
Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Nasional
Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Nasional
Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Nasional
Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Nasional
5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com