Bawaslu Takkan Rekomendasi Penundaan Penetapan DPT Lagi

Kompas.com - 31/10/2013, 22:57 WIB
Gedung Komisi Pemilihan Umum KOMPAS.com/DEYTRI ROBEKKA ARITONANGGedung Komisi Pemilihan Umum
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengatakan, tidak berniat kembali merekomendasikan penundaan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) secara nasional kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bawaslu menilai, penundaan DPT hingga terlalu lama dikhawatirkan justru menganggu tahapan penyelenggaraan pemilu.

"Kalau kami tidak akan ada tindakan rekomendasi itu (penundaan penetapan DPT) nasional. Tetap saja pada jadwal yang sudah disepakati terakhir kali (4 November 2013)," ujar anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak di sela-sela rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Dia mengatakan, pengunduran penetapan DPT akan berpengaruh pada pengadaan logistik pemilu. Hal itu, katanya, akan berefek domino pada pengunduran jadwal pemungutan suara. "Kalau di undur-undur penetapan DPT ini, ini terkait logistik. Jangan sampai mundur pemilu gara-gara ini," lanjut Nelson.

Dia mengatakan, pihaknya memaklumi ada perbedaan data antara KPU dengan Kemendagri. Permaklumannya itu karena perbedaan data tidak terlalu signifikan. Perbedaan itu, menurutnya, tidak akab berpengaruh pada kualitas pemilu.

"Susah kita mengharapkan DPT yang benar-benar (akurat), kan data penduduk kita ini berubah terus. Negara kita ini sangat luas loh, jumlah penduduknya juga banyak. Perubahan terjadi sangat cepat," kata Nelson.

Sebelumnya, di dalam rapat, anggota Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, masih ada sedikitnya 1.205.103 data pemilih bermasalah dalam daftar pemilih yang ditetapkan KPU. Penemuan itu didapat dari hasil pengawasan Bawaslu pada data daftar pemilih berdasarkan nama dan alamat per tempat pemungutan suara (TPS).

"Rekapitulasi daftar pemilih yang bermasalah by name by address per TPS dari 20 kabupaten/kota di enam provinsi sebanyak 1.205.102 masalah," ujar Daniel.

Dikatakannya, data itu terungkap dari pengawasan yang dilakukan Bawaslu hingga Rabu (30/10/2013) pukul 24 WIB. Ia mengatakan, saat ini pengawas di daerah masih terus melakukan pengawasan. Menurutnya, Bawaslu akan menyerahkan data dalam bentuk digital kepada Komisi KPU di kabupaten/kota dan provinsi setempat.

"Data itu akan ditindaklanjuti perbaikannya sampai dua November oleh KPU," kata Daniel.

Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dicecar soal Salah Ketik Omnibus Law Cipta Kerja, Yasonna: Dimasukkan ke DIM Saja

Dicecar soal Salah Ketik Omnibus Law Cipta Kerja, Yasonna: Dimasukkan ke DIM Saja

Nasional
Berkat Bunyi Toa, Warga Cipinang Melayu Lebih Siap Hadapi Banjir

Berkat Bunyi Toa, Warga Cipinang Melayu Lebih Siap Hadapi Banjir

Nasional
Hujan Sejak Dini Hari, RSCM Sempat Terendam Banjir

Hujan Sejak Dini Hari, RSCM Sempat Terendam Banjir

Nasional
Belum Ada Respons Pemerintah soal Outbreak Corona di Korsel, Anggota DPR: Pemerintah Hadapi Situasi Tak Mudah

Belum Ada Respons Pemerintah soal Outbreak Corona di Korsel, Anggota DPR: Pemerintah Hadapi Situasi Tak Mudah

Nasional
Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Banjir Kali Ini Paling Besar dan Dua Kali

Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Banjir Kali Ini Paling Besar dan Dua Kali

Nasional
Ini Penjelasan BMKG soal Cuaca Ekstrem di Jabodetabek

Ini Penjelasan BMKG soal Cuaca Ekstrem di Jabodetabek

Nasional
Kepada Menlu, WHO Minta Indonesia Terus Siaga dengan Sebaran Virus Corona

Kepada Menlu, WHO Minta Indonesia Terus Siaga dengan Sebaran Virus Corona

Nasional
Sebut Perempuan Bisa Hamil di Kolam Renang, Sitty Belum Disanksi KPAI

Sebut Perempuan Bisa Hamil di Kolam Renang, Sitty Belum Disanksi KPAI

Nasional
Wapres Ma'ruf: Pemilu Jangan jadi Sumber Perpecahan dan Permusuhan

Wapres Ma'ruf: Pemilu Jangan jadi Sumber Perpecahan dan Permusuhan

Nasional
Wabah Virus Corona di Korsel, Anggota DPR: Keselamatan WNI Harus Diprioritaskan

Wabah Virus Corona di Korsel, Anggota DPR: Keselamatan WNI Harus Diprioritaskan

Nasional
Banjir di Cipinang Melayu, Warga: Hujan Reda Bukannya Surut Malah Tambah Parah

Banjir di Cipinang Melayu, Warga: Hujan Reda Bukannya Surut Malah Tambah Parah

Nasional
Jokowi Minta Perbanyak Acara di Daerah Wisata yang Terdampak Virus Corona

Jokowi Minta Perbanyak Acara di Daerah Wisata yang Terdampak Virus Corona

Nasional
Soal Indeks Kerawanan Pilkada, Mendagri: Kami Akan Jaga Stabitas Politik

Soal Indeks Kerawanan Pilkada, Mendagri: Kami Akan Jaga Stabitas Politik

Nasional
Wapres Ma'ruf Singgung Praktik 'NPWP' di Pilkada, Apa Maksudnya?

Wapres Ma'ruf Singgung Praktik 'NPWP' di Pilkada, Apa Maksudnya?

Nasional
Wabah Corona Terbesar Kedua Ada di Korsel, Pemerintah Diminta Amankan WNI

Wabah Corona Terbesar Kedua Ada di Korsel, Pemerintah Diminta Amankan WNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X