Bawaslu Masih Temukan 1,2 Juta Data Pemilih Bermasalah

Kompas.com - 31/10/2013, 20:24 WIB
Komisioner Bawaslu, Daniel Zuchron di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (10/10/2013). KOMPAS.COM/FIANKomisioner Bawaslu, Daniel Zuchron di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (10/10/2013).
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masih menemukan sedikitnya 1.205.103 data pemilih bermasalah dalam daftar pemilih yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penemuan itu didapat dari hasil pengawasan Bawaslu pada data daftar pemilih berdasarkan nama dan alamat per tempat pemungutan suara (TPS).

"Rekapitulasi daftar pemilih yang bermasalah by name by address per TPS dari 20 kabupaten/kota di enam provinsi sebanyak 1.205.102 masalah," ujar anggota Bawaslu Daniel Zuchron dalam paparannya pada rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senayan, Kamis (31/10/2013).

Dikatakannya, data itu terungkap dari pengawasan yang dilakukan Bawaslu hingga Rabu (30/10/2013) pukul 24.00 WIB. Dia menjabarkan, berdasarkan temuannya, terdapat 569.526 data pemilih tanpa nomor kartu keluarga (NKK), 531.413 data pemilih tanpa nomor induk kependudukan (NIK), 1.953 data tidak dilengkapi NIK yang standar, dan 29.317 ber-NIK ganda.

Masalah lainnya, kata Daniel, sebanyak 17.470 orang sudah meninggal dunia masih tercatat dalam daftar pemilih. Ditemukan pula data ganda sebanyak 23.903 data, data yang tidak dilengkapi tanggal lahir sebanyak 3.224 data.

Dilanjutkannya, terdapat warga yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah sebanyak 11.617 orang tercatat dalam daftar pemilih tetap. Selain itu, kata Daniel, sebanyak 5.989 data pemilih tidak dilengkapi status perkawinan yang jelas, serta 306 anggota TNI/Polri yang tercatat sebagai pemilih.

Pemilih yang tidak dilengkapi alamat sebanyak 8.582. Ada pula warga yang tidak memenuhi syarat menjadi pemilih namun terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1.802 orang.

Ia mengatakan, saat ini pengawas di daerah masih terus melakukan pengawasan. Menurutnya, Bawaslu akan menyerahkan data dalam bentuk digital kepada Komisi KPU di kabupaten/kota dan provinsi setempat.

"Data itu akan ditindaklanjuti perbaikannya sampai dua November oleh KPU," kata Daniel.

Dikatakannya, hasil pengawasan tersebut akan direkapitulasi dan dianalisis oleh Bawaslu. Hasilnya, kata Daniel, akan dijadikan dasar pemberian rekomendasi bagi KPU pada tenggat waktu penetapan DPT, Snein (4/11/2013) mendatang.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korban Meninggal Covid-19 Bertambah, Pemerintah Ucap Belasungkawa

Korban Meninggal Covid-19 Bertambah, Pemerintah Ucap Belasungkawa

Nasional
Update 3 April: 196 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 19 Provinsi

Update 3 April: 196 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 19 Provinsi

Nasional
Tiga Polisi Jadi Calon Deputi Penindakan KPK, Salah Satunya Wakil Firli di Polda Sumsel

Tiga Polisi Jadi Calon Deputi Penindakan KPK, Salah Satunya Wakil Firli di Polda Sumsel

Nasional
Token Listrik Gratis Bisa Diakses Lewat WhatsApp Mulai 6 April

Token Listrik Gratis Bisa Diakses Lewat WhatsApp Mulai 6 April

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 di Indonesia Jadi 134 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 di Indonesia Jadi 134 Orang

Nasional
Kemenlu Pastikan Pelayanan Konsuler WNA di Tanah Air Masih Terbuka

Kemenlu Pastikan Pelayanan Konsuler WNA di Tanah Air Masih Terbuka

Nasional
Tambah Dua, Total Ada 72 Kasus Penyebaran Hoaks soal Virus Corona

Tambah Dua, Total Ada 72 Kasus Penyebaran Hoaks soal Virus Corona

Nasional
Ketua Gugus Tugas Berterima Kasih Pada Kepala Desa yang Buat Kebijakan Karantina Mandiri

Ketua Gugus Tugas Berterima Kasih Pada Kepala Desa yang Buat Kebijakan Karantina Mandiri

Nasional
Pakar: Penunjukan Komisioner KPU Pengganti Evi Novida Tergantung Presiden

Pakar: Penunjukan Komisioner KPU Pengganti Evi Novida Tergantung Presiden

Nasional
UPDATE: Total Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia 181 Orang

UPDATE: Total Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia 181 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 196, Total Ada 1.986 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 196, Total Ada 1.986 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
RKUHP dan RUU PAS Dibahas, DPR Klaim Hanya 'Bongkar' Pasal Kontroversial

RKUHP dan RUU PAS Dibahas, DPR Klaim Hanya "Bongkar" Pasal Kontroversial

Nasional
IDI Tegaskan Cuaca Panas Tak Bikin Mati Virus Corona di Tenggorokan

IDI Tegaskan Cuaca Panas Tak Bikin Mati Virus Corona di Tenggorokan

Nasional
Wabah Covid-19, Kapolri Larang Anak Buahnya Beserta Keluarga Mudik

Wabah Covid-19, Kapolri Larang Anak Buahnya Beserta Keluarga Mudik

Nasional
Mantan Ketua KPK Sebut Ajukan Kenaikan Gaji Bukan untuk Periodenya, tapi untuk Komisioner Selanjutnya

Mantan Ketua KPK Sebut Ajukan Kenaikan Gaji Bukan untuk Periodenya, tapi untuk Komisioner Selanjutnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X