Kompas.com - 31/10/2013, 10:30 WIB
Gedung Mahkamah Agung. KOMPAS IMAGES / DHONI SETIAWANGedung Mahkamah Agung.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) melantik empat orang hakim agung, Kamis (31/10/2013). Keempat hakim agung tersebut akan mengisi kamar pidana dan perdata di MA.

Mereka adalah Zahrul Rabain yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Gorontalo. Zahrul akan mengisi kamar perdata. Tiga hakim agung lain akan ditempatkan di kamar pidana MA, yaitu mantan hakim tinggi PT Lampung, Eddy Army; mantan hakim tinggi PT Bandung, Sumardijatmo; dan Wakil Ketua PT Medan, Maruap Dohmatiga Pasaribu.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur mengatakan, pengucapan sumpah dan pelantikan hakim itu dilakukan dengan payung hukum Surat Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan sebagai Hakim Agung pada MA. Ridwan mengatakan, pihaknya berharap, keempat hakim agung tersebut diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat kasasi.

Hadir dalam pelantikan tersebut, Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Abbas Said dan para hakim agung lainnya. Keempat hakim tersebut diumumkan penetapannya pada Rapat Paripurna DPR, Selasa, 24 September 2013 lalu.

Rapat paripurna dilakukan setelah pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan selesai pada, Senin, 23 September 2013 oleh Komisi III DPR. Berdasarkan hasil pemungutan suara, Komisi III DPR RI menetapkan Zahrul Rabain yang mendapat 39 suara, Eddy Army (35 suara), Sumardijatmo (28 suara), dan Maruap Dohmatiga Pasaribu dengan (27 suara) sebagai Hakim Agung.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemensos Luncurkan 'e-Performance', Risma: Jangan Sampai Terima Gaji Utuh, Tapi Kinerja Tidak Baik

Kemensos Luncurkan "e-Performance", Risma: Jangan Sampai Terima Gaji Utuh, Tapi Kinerja Tidak Baik

Nasional
Rizeq Jelaskan soal Hadirnya Pengurus FPI hingga Ustaz Abdul Somad di Megamendung

Rizeq Jelaskan soal Hadirnya Pengurus FPI hingga Ustaz Abdul Somad di Megamendung

Nasional
Jokowi: Indonesia Mengutuk Pengusiran Warga Palestina oleh Israel

Jokowi: Indonesia Mengutuk Pengusiran Warga Palestina oleh Israel

Nasional
Istana Tegaskan Jokowi Tak Akan Mudik Lebaran Tahun Ini

Istana Tegaskan Jokowi Tak Akan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Pimpinan Komisi IX DPR Minta Pemerintah Jelaskan Penyebab Pria di Jakarta Meninggal Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

Pimpinan Komisi IX DPR Minta Pemerintah Jelaskan Penyebab Pria di Jakarta Meninggal Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

Nasional
Syamsuddin Haris: Dewas Tak Dilibatkan dalam Alih Status Pegawai KPK

Syamsuddin Haris: Dewas Tak Dilibatkan dalam Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Menkes Pastikan Fasilitas RS di Indonesia Siap Hadapi Kemungkinan Lonjakan Covid-19

Menkes Pastikan Fasilitas RS di Indonesia Siap Hadapi Kemungkinan Lonjakan Covid-19

Nasional
Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Selama Masa Larangan Mudik Tak Perlu Surat Izin

Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Selama Masa Larangan Mudik Tak Perlu Surat Izin

Nasional
Kemenag Akan Koordinasikan Rencana Operasional Terkait Penyelenggaraan Haji 2021

Kemenag Akan Koordinasikan Rencana Operasional Terkait Penyelenggaraan Haji 2021

Nasional
Covid-19 di 5 Provinsi Meningkat Cukup Tajam, Sebagian karena Datangnya Pekerja Migran

Covid-19 di 5 Provinsi Meningkat Cukup Tajam, Sebagian karena Datangnya Pekerja Migran

Nasional
Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Pria Asal Jakarta Meninggal akibat Vaksin AstraZeneca

Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Pria Asal Jakarta Meninggal akibat Vaksin AstraZeneca

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong Ditetapkan Rp 500.000 Sekali Suntik

Biaya Vaksinasi Gotong Royong Ditetapkan Rp 500.000 Sekali Suntik

Nasional
Menkes Ungkap Peta Penularan 3 Varian Baru Virus Corona di Indonesia

Menkes Ungkap Peta Penularan 3 Varian Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Syamsuddin Haris: Tes Wawasan Kebangsaan Memang Bermasalah

Syamsuddin Haris: Tes Wawasan Kebangsaan Memang Bermasalah

Nasional
Ditunda, Pembacaan Tuntutan untuk Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Petamburan

Ditunda, Pembacaan Tuntutan untuk Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Petamburan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X