Kompas.com - 24/10/2013, 17:56 WIB
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi. KOMPAS.com/Icha RastikaJuru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi.
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mempersilakan Adnan Buyung Nasution, pengacara tersangka kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan untuk melayangkan keberatannya melalui jalur hukum. Adnan sebelumnya mengaku keberatan atas proses penyitaan yang dilakukan KPK terkait kasus kliennya.

“Kalau menurut lawyer ini sembrono, ya sebaiknya memakai jalur hukum juga. Kan hak setiap warga negara, kalau merasa dirugikan, penegak hukum itu bisa memakai jalur hukum juga,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Menurut Johan, KPK akan siap jika Adnan menempuh jalur hukum sebagai tindak lanjut atas keberatannya. Dia mengatakan bahwa suatu langkah yang bagus jika ada pihak yang tak puas dengan KPK lantas melakukan upaya hukum.

KOMPAS.com/ICHA RASTIKA Pengacara Adnan Buyung Nasution, saat mendatangi Gedung KPK untuk menemui Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, suami Wali Kota Tangsel Airin Rachmy Diani yang menjadi tersangka kasus dugaan suap Ketua MK nonaktif, Akil Mochtar, di Rutan KPK, Jumat (11/10/2013).

“Silahkan saja kalau merasa apa yang dilakukan penyidik KPK tidak pas,” ujar Johan.

Lebih jauh Johan mengatakan, proses penyitaan yang dilakukan penyidik KPK sudah sesuai prosedur. Setiap proses penyitaan, katanya, disertai dengan berita acara yang ditandatangani pihak tersangka.

“Berita acara penyitaan itu ada, ditandatangani pihak yang mewakili atau yang bersangkutan,” katanya.

Johan juga menepis kekhawatiran Buyung kalau barang sitaan dapat digelapkan KPK. Menurutnya, apa yang disita KPK jelas dirinci dalam berita acara penyitaan yang ditandatangani pihak tersangka.

“Bagaimana bisa gelapkan kalau ada berita acaranya? Apa saja yang disita, ada di situ,” ucap Johan.

Sebelumnya Adnan menyambangi Gedung KPK untuk menyampaikan surat keberatan yang dtujukan kepada pimpinan KPK. Adnan merasa keberatan karena tidak diikut sertakan menyaksikan proses penyitaan terhadap barang kliennya.

Pengacara senior ini lantas menyebut langkah yang dilakukan KPK sembrono dan tidak sesuai kaidah hukum. Namun Adnan tidak menyebut proses penyitaan mana yang diprotesnya.

Belum lama ini, KPK menyita isi brankas yang diperoleh dari penggeledahan di kantor Wawan. Ketika itu Johan mengatakan bahwa penyitaan tersebut disaksikan oleh Wawan sebagai tersangka. Namun dia mengaku tidak tahu apa isi brankas yang disita oleh tim penyidik KPK tersebut.

KPK menetapkan Wawan sebagai tersangka atas dugaan menyuap Ketua Mahmakah Konstitusi nonaktif, Akil Mochtar melalui pengacara Susi Tur Andayani terkait sengketa pilkada Lebak, Banten.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKN: Belum Ada Rapat Koordinasi Bahas 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

BKN: Belum Ada Rapat Koordinasi Bahas 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Shalat Idul Fitri di Istana Bogor

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Shalat Idul Fitri di Istana Bogor

Nasional
Seberapa Rela Kita Tidak Mudik demi Memutus Pandemi?

Seberapa Rela Kita Tidak Mudik demi Memutus Pandemi?

Nasional
Mudik ke Konstitusi, Demokrasi, dan Reformasi

Mudik ke Konstitusi, Demokrasi, dan Reformasi

Nasional
Menag: Mari Beribadah dan Lebaran dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

Menag: Mari Beribadah dan Lebaran dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Indonesia Usulkan OKI dan GNB Segera Bertemu Bahas Persoalan Palestina

Indonesia Usulkan OKI dan GNB Segera Bertemu Bahas Persoalan Palestina

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Akan Shalat Idul Fitri di Rumah Dinas

Wapres Ma'ruf Amin Akan Shalat Idul Fitri di Rumah Dinas

Nasional
Di Hadapan Perwakilan ASEAN dan Jepang, KKP Perkenalkan 'E-Jaring'

Di Hadapan Perwakilan ASEAN dan Jepang, KKP Perkenalkan "E-Jaring"

Nasional
Kirim 200 Oksigen Konsentrator, RI Harap India Bisa Tangani Pandemi Covid-19

Kirim 200 Oksigen Konsentrator, RI Harap India Bisa Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan secara Transparan

KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan secara Transparan

Nasional
Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Nasional
Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrator untuk India

Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrator untuk India

Nasional
Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

Nasional
121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

Nasional
ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X