Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta KPU Tunda Penetapan Daftar Pemilih

Kompas.com - 23/10/2013, 00:52 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda waktu penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Pasalnya, DPT yang dimiliki KPU dianggap masih mengundang sejumlah pertanyaan dan belum layak untuk ditetapkan.

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan, DPT yang disampaikan KPU masih harus disempurnakan. Ia menyarankan agar KPU bersedia mengundur waktu penetapan DPT paling lama sampai dua pekan ke depan.

"Sebagai pimpinan, saya sarankan tidak diumumkan besok (Rabu, 23/10/2013). Selambat-lambatnya ditunda dua minggu atau sampai 6 November 2013," kata Arif saat memimpin rapat antara Komisi II DPR dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/10/2013) malam.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar juga menyampaikan hal yang sama. Ia meminta KPU tidak memaksakan kehendaknya untuk menetapkan DPT pada Rabu. Menurut dia, pemaksaan penetapan berpotensi menimbulkan masalah pada kemudian hari.

Meski begitu, Agun mengusulkan agar penundaan penetapan DPT tak terlalu lama. Ia juga ingin KPU memastikan penundaan tersebut tak mengganggu tahapan pemilu lainnya seperti pengadaan logistik.

"Jangan dipaksakan besok karena DPT masih menyisakan persoalan yang bisa menjadi duri. Kalau kita putuskan ditetapkan besok dengan sejumlah pertanyaan, itu akan menimbulkan kecurigaan," ujar Agun.

Sementara itu, seusai rapat, Ketua KPU Husni Kamil Malik tetap optimistis DPT bisa diumumkan Rabu. Bahkan, ia mengklaim akurasi dari DPT tersebut dapat mencapai 99 persen. "Tetap besok (diumumkan) dan kami berharap setelah ditetapkan tidak mendapat banyak catatan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com