Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak WNI di Luar Negeri Disebut Tak Terdaftar, KPU Minta Datanya

Kompas.com - 22/10/2013, 15:50 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Migrant Care melansir, sekitar 4,5 juta warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri tidak terdaftar dalam dalam daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN). Menanggapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum meminta data lengkap pemilih yang belum terdaftar tersebut.

"Disampaikan saja nanti datanya di mana, biar kami klarifikasi ke teman-teman PPLN (panitia pemilihan luar negeri). Jadi bisa ditelusuri," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah usai diskusi "Menuju Penetapan DPT" di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2013).

Ia meminta, agar warga data tang dimaksud dapat dilaporkan segera pada KPU. Menurut Ferry, ada kemungkinan, pemilih yang dimaksud Migrant Care sudah disisir PPLN dan dicatat dalam DPT.

"Siapa tahu di PPLN sudah masuk," kata Ferry.

Mantan Ketua KPU Jawa Barat itu mengatakan, Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) WNI luar negeri yang dimiliki Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) saja tidak mencapai 6,5 juta orang, yaitu 4 juta orang. Adapun Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) luar negeri dari Kemenlu hanya 2,1 juta jiwa. Ia mengatakan, hingga Selasa (22/10/2013), DPTLN mencatat jumlah pemilih sebanyak 2.003.278 orang.

"2,003 juta, belum termasuk DPTLN di Kopenhagen," katanya.

Sebelumnya, Migrant Care melansir, sekitar 4,5 juta warga negara WNI di luar negeri tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014 mendatang karena namanya tidak masuk dalam DPTLN.

"Hampir 60 sepen buruh migran yang ada di luar negeri terancam tidak bisa memilih, karena KPU (Komisi Pemilihan Umum) memalui PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) hanya mencatat 1,9 orang pemilih, sedangkan mereka ada 6,5 juta orang yang tersebar di banyak negara," ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah.

Dikatakannya, 6,5 juta orang WNI yang tercatat di datanya diperoleh dari data dinamis, yaitu data penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI), data pengiriman uang, dan data kasus yang didokumentasikan oleh Migrant Care, termasuk dalam legalisasi di berbagai KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com