Kinerja Ekonomi Kabinet SBY Paling Dikeluhkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Pol-Tracking Institute menunjukkan mayoritas responden atau 51,5 persen menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Kinerja di bidang ekonomi yang paling banyak dikeluhkan publik.

Direktur Eksekutir Pol-Tracking Institute Hanta Yuda mengatakan, sebanyak 71 persen responden mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Hanya 21 persen responden yang mengaku puas, 7 persen menjawab tidak tahu, dan 1 persen tidak menjawab.

"Ketidakpuasan di bidang ekonomi tergambar jelas dari perspektif terhadap harga-harga kebutuhan pokok yang semakin mahal dalam beberapa bulan terakhir," kata Hanta saat jumpa pers hasil survei evaluasi pemerintahan SBY-Boediono di Jakarta, Minggu ( 20/10/2013 ).

Selain ekonomi, tambah Hanta, mayoritas publik tidak puas dengan kinerja pemerintah di bidang hukum. Sebanyak 58 persen mengaku tidak puas dengan penegakan hukum. Hanya 24 persen yang mengaku puas, 17 persen tidak tahu, dan 1 persen tidak menjawab.

Hanta menjelaskan, penilaian itu muncul setelah belum terlihatnya sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam menuntaskan mega skandal korupsi. Selain itu, terjeratnya para pejabat negara dalam kasus korupsi membentuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintah di bidang hukum.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono berbincang dengan Wakil Presiden Boediono dalam acara Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2013, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (28/1/2013). Raker tahunan yang mengambil tema Indonesia Bisa Lebih Baik Lagi tersebut selain diikuti oleh Menteri Kabinet Bersatu II, juga oleh Gubernur dan Walikota/Bupati se-Indonesia.

Di bidang lain, ketidakpuasan juga terlihat dalam keamanan. Sebanyak 46 persen responden mengaku tidak puas terhadap kerja aparat untuk menjaga keamanan. Sebanyak 41 persen mengaku puas, 12 persen tidak tahu, dan satu persen tidak menjawab.

Di bidang keamanan, ada beberapa hal yang mempengaruhi persepsi publik. Pertama, masyarakat belakangan ini resah akibat banyak terbunuhnya para anggota polisi.

"Hal ini penting karena polisi sebagai simbol penjamin keamanan seolah jatuh dan lumpuh. Kedua, tingkat kriminalitas yang terjadi di beberapa daerah dirasakan masyarakat masih tinggi," kata Hanta.

Dari hasil survei, pemerintahan SBY-Boediono diapresiasi di dua bidang, yakni pendidikan dan kesehatan. Sebanyak 48 persen responden mengaku puas terhadap terhadap kerja pemerintah di bidang kesehatan. Sebanyak 43 persen mengaku tidak puas, 8 persen tidak tahu, dan 1 persen tidak menjawab.

Menurut Hanta, persepsi publik tersebut menyangkut biaya pengobatan dan pelayanan kesehatan. Persepsi itu juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah.

Adapun di bidang pendidikan, sebanyak 53 persen mengaku puas. Sebanyak 37 persen merasa tidak puas, 9 persen tidak tahu, dan 1 persen tidak menjawab.

"Tingkat kepuasan di bidang pendidikan disebabkan semakin meningkatnya insentif kepada para pendidik maupun besarnya anggaran pendidikan dalam membantu para peserta didik yang kurang mampu," kata Hanta.

Hanta menambahkan, data tersebut bisa menjadi bahan bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerjannya di sisa satu tahun pemerintahannya.