Kompas.com - 10/10/2013, 18:15 WIB
Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah KOMPAS/HENDRA A SETYAWANGubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (nonaktif) Akil Mochtar diduga mengguncang Partai Golkar. Hal ini terlihat dari ditundanya Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar yang menurut rencana digelar Oktober ini menjadi bulan depan.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong Zainal Bintang menuturkan, Golkar terguncang dengan skandal di Mahkamah Konstitusi (MK) karena kasus itu melibatkan sejumlah kader partai. Mereka antara lain anggota Komisi II DPR, Chairun Nisa, dan pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, yang juga suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

"Pukulan telak bagi Golkar terjadi saat kasus MK ini juga membuat Ratu Atut Chosiyah dicegah KPK. Atut menjadi satu-satunya kader Golkar yang menjabat kepala daerah di Pulau Jawa. Jika Atut sampai nonaktif atau diberhentikan, Golkar tidak punya lagi kepala daerah di Jawa," ujar Zainal, Kamis (10/10/2013), di Jakarta.

Terlebih lagi, lanjut Zainal, keluarga Atut juga banyak yang menjadi pengurus Golkar. Hikmat Tomet, suami Atut, adalah Ketua Golkar Banten. Wawan, suami Airin sekaligus adik kandung Atut, yang kini mendekam di Rumah Tahanan KPK itu juga pengurus Golkar Banten.

Sebagai hakim konstitusi, katanya, secara formal, Akil bukan lagi kader Golkar. Namun, jiwa dan semangat Akil tetap Golkar. Partai itu sedikit banyak juga punya andil meloloskan Akil sebagai hakim konstitusi.

"Sengketa pilkada di MK telah menjadi industri yang bergerak dengan cepat. Golkar punya kepentingan di dalamnya," ungkapnya.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Chairun Nisa meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi seusai menjalani pemeriksaan, Kamis (3/10/2013). Ia tertangkap tangan bersama Ketua MK Akil Mochtar terlibat dalam kasus dugaan suap sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Posisi Chairun Nisa di Golkar juga tak kalah penting. Anggota Komisi II DPR ini tercatat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan.

Dengan berbagai pertimbangan di atas, menurut Zainal, wajar jika Golkar menunda rapat pimpinan nasional (rapimnas) agar punya lebih banyak waktu untuk konsolidasi. Pasalnya, kasus MK tersebut bisa membuat Aburizal Bakrie dituding gagal melakukan pembinaan.

"Tudingan ini dapat semakin berat ketika elektabilitas Aburizal sebagai capres dari Partai Golkar tidak kunjung naik sehingga sempat memunculkan wacana agar pencapresan Aburizal dievaluasi," kata Zainal.

Namun, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin menegaskan, konsolidasi internal partai sudah selesai. Penundaan rapimnas semata hanya masalah teknis, yaitu kesulitan untuk mendapatkan tempat. Ditargetkan rapimnas digelar sebelum 20 November 2013.

Airin jenguk suami

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Nasional
Gelombang Ketiga Covid-19 di Depan Mata, Kasus Harian Kembali Catat Rekor

Gelombang Ketiga Covid-19 di Depan Mata, Kasus Harian Kembali Catat Rekor

Nasional
Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Nasional
Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Nasional
Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Nasional
Megaproyek 'Nusantara': Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Megaproyek "Nusantara": Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Nasional
UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' PCR 7,92 Persen

UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" PCR 7,92 Persen

Nasional
UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

Nasional
UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Nasional
UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

Nasional
Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.