Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Ruhut Sekarang Sudah Lebih "Wise"

Kompas.com - 01/10/2013, 15:26 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Demokrat yakin penolakan atas penunjukan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR akan mencair. Ruhut didaulat Demokrat menjadi ketua komisi menggantikan Gede Pasek Suardika.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, fraksinya gencar melakukan lobi dan yakin bisa membalikkan penolakan menjadi dukungan untuk Ruhut memimpin komisi tersebut.

"Ada lobi-lobi, berkali-kali kita lakukan pendekatan agar suasana lebih dingin, dan Ruhut sudah bisa menahan diri, sudah lebih bijaksana, Ruhut sudah lebih wise," kata Nurhayati, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2013).

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini mengatakan, lobi dengan seluruh fraksi berjalan baik. Menurutnya, lobi tersebut merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi dalam dinamika politik. Ia juga menegaskan, sampai saat ini belum ada rencana untuk mengusulkan nama baru selain Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III. 

"Semua masukan kita terima, penunjukan Ruhut sudah dipertimbangkan baik-baik. Jadi, sebagai kepanjangan tangan DPP, kami tahu sudah banyak pertimbangannya," ujar Nurhayati.

Sebelumnya, pada Selasa (24/9/2013) lalu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso memutuskan pelantikan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III ditunda selama satu minggu. Keputusan ini diambil setelah Priyo memimpin lobi fraksi di Komisi III setelah rapat pleno tak dapat mencapai musyawarah mufakat.

Priyo mengatakan, selanjutnya ia memberi kesempatan pada Fraksi Demokrat untuk mengkaji ulang putusannya yang menunjuk Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III menggantikan Gede Pasek Suardika.

Dengan ditundanya pelantikan Ruhut, secara otomatis Pasek masih sah menjadi Ketua Komisi III. Penetapan Ruhut sebagai pengganti Pasek diprotes oleh sejumlah fraksi, seperti Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera. Ruhut yang menggantikan Gede Pasek Suardika dianggap kurang cakap untuk memimpin komisi itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com