Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Trauma dengan Pemilu 2009, PDI-P Inginkan Kapolri yang Netral

Kompas.com - 27/09/2013, 14:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari menilai sosok Kapolri yang terpilih nantinya harus menjaga netralitas. Eva menuturkan partainya sempat mempunyai fobia dalam Pemilu 2009 lalu di mana Kapolri dianggap membela partai penguasa.

"Kalau PDI-P inginnya yang netral, karena kami fobia dulu di Pemilu 2009, Polri lebih condong ke Demokrat," ujar Eva di Kompleks Parlemen, Jumat (27/9/2013).

Eva menuturkan, Kapolri terpilih nantinya juga harus menjaga ketegasan dan mampu memperbaiki internal Polri. Eva mengatakan fraksi PDI Perjuangan tak mempersoalkan nama-nama yang kini digadang menjadi calon Kapolri.

KOMPAS/Raditya Helabumi Eva Sundari, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P

"Jadi siapa pun yang nanti namanya yang dicalonkan, akan tetap kami proses," ucap Eva.

Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo akan diganti sebelum memasuki pensiun pada Januari 2014. Presiden pernah menyatakan pergantian Kapolri perlu dipercepat agar pejabat baru bisa persiapkan pengamanan Pemilu 2014.

Setelah diserahkan ke DPR, nama usulan Kapolri dari Presiden akan diteruskan ke Komisi III. Nantinya, Komisi III akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan. Melalui juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, Istana menyatakan Menteri Sekretaris Negara akan menyerahkan surat kepada pimpinan DPR.

"Nanti Pak Menteri Sekretaris Negara (Sudi Silalahi) akan menyampaikan ke DPR pengganti Timur," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Julian enggan menyebut berapa nama yang diajukan ke DPR. Julian juga tak mau menyebut identitas. Hanya, ia memastikan nama yang diajukan sudah sesuai aturan dalam Undang-Undang Kepolisian.

Dia juga mengungkapkan penetapan calon yang diajukan sudah mempertimbangkan usulan dari Komisi Kepolisian Nasional dan Polri. Di DPR, kabar calon Kapolri mengerucut pada nama tunggal, Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Sutarman. Informasi ini pun sudah diterima oleh anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo.

Sebelumnya, selain Sutarman, ada beberapa kandidat perwira tinggi polri yang kini sudah berbintang tiga. Mereka adalah Kepala Badan Pemerliharaan Keamanan Komjen Badrodin Haiti dan Kepala Badan Nasional Narkotika Komisaris Jenderal Anang Iskandar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com