Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa Pun Ketua Komisi III, KPK Siap Bekerja Sama

Kompas.com - 26/09/2013, 16:04 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan, siapa pun yang terpilih sebagai ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai mitra, KPK akan siap bekerja sama. Busyro enggan menilai pantas atau tidak pantasnya politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul menjadi ketua Komisi III DPR.

“Saya tidak ada urgensinya (kepentingannya) mengatakan setuju atau tidak setuju (dengan Ruhut). Tapi siapa pun yang nanti terpilih sebagai Ketua Komisi II DPR, itu adalah mitra KPK dan kami siap bekerja sama. Jadi tidak akan menyebut nama dan mendukung nama,” kata Busyro di Jakarta, Kamis (26/9/2013), saat ditanyai pendapatnya mengenai Ruhut Sitompul yang diajukan sebagai ketua Komisi III DPR.

Pernyataan senada disampaikan Ketua KPK Abraham Samad saat ditemui di kantor Kementerian Hukum dan HAM pada Rabu (25/9/2013). Abraham mengatakan, sebagai lembaga negara, KPK akan mendukung siapa pun yang ditunjuk sebagai ketua Komisi III. Secara pribadi, Abraham menilai Ruhut sebagai politikus yang agak bersih.

Ruhut ditunjuk sebagai Ketua Komisi III DPR menggantikan politikus Partai Demokrat lainnya, I Gede Pasek. Penunjukan Ruhut ini menuai protes anggota Komisi III DPR dari fraksi selain Demokrat, di antaranya Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Ruhut dianggap kurang cakap untuk memimpin Komisi III yang salah satu tugas dan fungsinya adalah membidangi masalah hukum. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Syarifudin Sudding, bahkan mengancam untuk keluar dari Komisi III jika Ruhut tetap dilantik. Sementara anggota lain Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond Mahesa, lalu memperkirakan bahwa Komisi III bakal menjadi komisi badut jika dipimpin Ruhut.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso akhirnya memutuskan untuk menunda pelantikan Ruhut sebagai ketua Komisi III hingga minggu depan. Keputusan ini diambil setelah Priyo memimpin lobi fraksi di Komisi III karena rapat pleno tak dapat mencapai musyawarah mufakat. Priyo menyampaikan, selanjutnya ia memberi kesempatan kepada Fraksi Partai Demokrat untuk mengkaji ulang keputusan menunjuk Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III menggantikan Pasek.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com