Mulailah Pendidikan Antikorupsi di Keluarga dan Sekolah!

Kompas.com - 25/09/2013, 18:27 WIB
Ilustrasi korupsi ShutterstockIlustrasi korupsi
Penulis Ihsanuddin
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberantasan korupsi harus dimulai dari tingkat yang paling dini. Penanaman nilai-nilai antikorupsi harus mulai diberikan kepada anak di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolahnya. Dengan begitu, saat tumbuh dewasa, seseorang sudah paham dengan buruknya tindakan korupsi.

Demikian disampaikan Koordinator Youth Departement Transparency International Indonesia (TII) Lia Toriana saat memaparkan rekomendasi hasil survei yang dirilisnya dalam acara bertajuk "Youth International Conference On Integrity" di Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Sesuai temanya, acara diskusi tersebut dihadiri anak muda yang umumnya adalah mahasiswa-mahasiswi. Dalam survei tersebut, disebutkan bahwa faktor keluarga masih memegang peranan paling penting dalam mempengaruhi pandangan seseorang tentang integritas dan sikap antikorupsi.

Sebanyak 83 persen responden menganggapnya berpengaruh. Di urutan nomor dua, sebanyak 80 persen responden menganggap sistem pendidikan baik di sekolah ataupun di kampus mempengaruhi pandangan seseorang terhadap integritas dan sikap antikorupsi.

Hasil survei juga menyebutkan, sebanyak 74 persen responden berpendapat, tingkat integritas juga dipengaruhi oleh teman sepermainan. Selain itu, 66 persen responden berpendapat tokoh/pemimpin turut memengaruhi, dan sisanya selebriti dunia hiburan sebesar 33 persen.

"Ini menunjukkan kalau pendidikan antikorupsi ini harus dimulai sedini mungkin," kata Lia.

Menurutnya, orangtua harus menjadi contoh yang baik terhadap anaknya. Orangtua tidak boleh mencontohkan perbuatan-perbuatan koruptif, sekecil apapun perbuatan itu. Sekolah dan perguruan tinggi, menurutnya, juga harus mulai mengajarkan nilai-nilai antikorupsi kepada anak didiknya.

Survei dilakukan di DKI Jakarta pada periode bulan Juli 2012-Desember 2012. Sampel adalah anak muda yang berusia 15 sampai 30 tahun. Metode penelitian ini menggabungkan dua metode, yaitu kuantitatif dan kualitatif.

Metode kuantitatif dilakukan di 50 kelurahan di lima wilayah DKI Jakarta, sementara metode kualitatif dilakukan dengan Focus Group Discussion (FGD). Margin of error penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen, berada di bawah 2.5 persen.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Nasional
Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Syarat 'New Normal' Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Kepala Bappenas Sebut Syarat "New Normal" Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X