Demokrat Bakal "Kekeuh" Ajukan Ruhut Jadi Ketua Komisi III

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat akan tetap mengajukan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meski mendapatkan penolakan dari pihak internal Komisi III. Hal tersebut diungkapkan Ketua Harian DPP Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan saat dihubungi, Selasa (24/9/2013).

"Ini adalah hak Partai Demokrat. Kami akan tetap dorong Pak Ruhut," ujar Sjarifuddin Hasan.

Dia menilai penolakan yang dilakukan sejumlah anggota Komisi III tendensius karena sudah menghakimi Ruhut. Oleh karena itu, Sjarifuddin menyatakan Fraksi Partai Demokrat yang akan menyelesaikan persoalan penolakan tersebut.

Seharusnya, Ruhut dilantik sebagai Ketua Komisi III, Selasa (24/9/2013). Namun, pelantikan ditunda karena belum adanya kata mufakat dari anggota komisi atas penunjukan Ruhut sebagai ketua komisi oleh Fraksi Partai Demokrat. Ia menggantikan Gede Pasek Suardika.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menyayangkan penolakan tersebut. Ramadhan tidak menduga penolakan Komisi III terhadap Ruhut bisa sampai membuat Ruhut batal dilantik. Ia meyakinkan partai lain untuk percaya saja kepada Partai Demokrat yang sudah menunjuk Ruhut.

"Beliau oleh ketua harian dan ketua fraksi sudah ditugaskan untuk menjadi Ketua Komisi III, jadi sudah ada asumsi Ruhut bisa handle tugas-tugas itu. Bahwa ada kejadian seperti ini, kami tidak menduga," ucap Ramadhan.

Penolakan Ruhut

Interupsi demi interupsi terjadi dalam proses pelantikan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III, Selasa (24/9/2013) siang. Sejumlah anggota yang menentang Ruhut menjabat ketua komisi mengungkapkan argumentasinya, mulai dari kritik personal hingga ragu akan kemampuan politisi Partai Demokrat itu. Ruhut pun menjadi bulan-bulanan.

Interupsi pertama dilakukan oleh politisi Partai Hanura, Sarifudin Sudding. Sudding mengatakan, fraksinya menolak penunjukan Ruhut sebagai Ketua Komisi III.

"Saya tak ingin Komisi III jadi komisi dagelan atau komisi badut. Saya selalu jaga marwah (kehormatan) Komisi III. Saya pribadi dan fraksi menolak penunjukan Ruhut," ujar Sudding.

Ia meminta agar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso segera menerapkan Pasal 52 Ayat 2 dan Ayat 3. Dalam ayat tersebut, menurut Sudding, pemungutan suara akan langsung dilakukan jika musyawarah tidak tercapai.

"Itu jelas. Jika tak mencapai mufakat maka berdasarkan suara terbanyak," kata Sudding.

Hal senada juga disampaikan politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo. Sementara itu, politikus Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, mengkritik pernyaataan-pernyataan Ruhut yang kerap menimbulkan kontroversi.

"Dia sempat katakan kalau Komisi III adalah komisi korupsi. Sekarang tunjukkan siapa yang korup? Saya tidak terima komisi ini disebut begitu," ujar Desmond.

Desmond sebelumnya juga sempat mengungkit masalah rumah tangga Ruhut yang tidak patut menjadi contoh. Selain itu, politikus PKS Aboebakar Al-Habsy mengatakan, penentuan siapa yang akan menjabat ketua Komisi III menjadi hak Partai Demokrat sehingga penetapan Ruhut sebagai ketua komisi harus dihargai.

Meski demikian, Aboebakar meminta pimpinan DPR untuk kembali mempertimbangkan karena banyaknya penolakan terhadap keputusan Partai Demokrat.

"Saya lihat ini suaranya sudah terlalu besar, nanti suasananya akan seperti apa. Urusan Pak Ruhut kalau banyak penolakan akan susah bikin undang-undang. Jadi, kami usulkan kami kembalikan ke Fraksi Partai Demokrat untuk mencari yang bisa diterima kami semua," katanya.

Politikus PPP Nurdin Mukli meminta agar Ruhut lebih baik mundur. Nurdin pun mengaku menerima banyak pesan yang merasa "risih" dengan penetapan Ruhut sebagai Ketua Komisi III.

"Pak Ruhut lebih terhormat kalau mundur," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.