Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jurus Ruhut Membalas Para Pengkritiknya...

Kompas.com - 24/09/2013, 15:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul melancarkan serangan balik kepada anggota-anggota Komisi III DPR yang protes atas penunjukannya sebagai Ketua DPR. Satu per satu, Ruhut membuka kartu truf mereka.

Ruhut membalas pernyataan Desmond J Mahes (Partai Gerindra), Ahmad Yani (Partai Persatuan Pembangunan atau PPP), dan Sarifudin Sudding (Partai Hanura). Desmond, pada rapat forum pelantikan Ruhut, melancarkan interupsi. Desmond mengungkapkan rumah tangga Ruhut yang berantakan dan juga pernyataannya yang justru kerap menyerang kredibilitas Komisi III.

"Pak Desmond, sahabat kami. Aku itu kenal Pak Desmond karena sama-sama pengacara Tomy Winata. Jadi saya mohon Pak Desmond, pahamlah," tutur Ruhut.

Untuk Ahmad Yani, Ruhut pun bercerita tentang pengalaman kunjungan kerjanya ke lndia. Ruhut mengakui tudingan masyarakat bahwa kunjungan kerja ke luar negeri dijadikan tempat anggota Dewan bersenang-senang.

"Waktu itu saya beli batik India warna hijau. Anak dan istri saya senang sekali saya pakai itu," kenang Ruhut. Setelah memakai batik itu, Ruhut menceritakan bahwa Yani sempat berkata kepadanya juga ingin memiliki batik yang sama.

"Akhirnya, kita kasih buat Yani. Aku enggak pernah bilang-bilang 'Nih, itu batik dari aku'," imbuh Ruhut. Sontak pernyataan Ruhut ini pun mengundang gelak tawa semua anggota Komisi III yang ada.

Yani yang kebetulan memakai kemeja warna hijau mengilat pun merasa kena pukulan telak dari Ruhut. Dia lalu menepukkan tangan ke jidatnya.

Selain Desmond dan Yani, Ruhut juga bercerita tentang Sudding. Bukan pribadi Sudding yang diceritakan Ruhut, melainkan sosok Wiranto yang merupakan Ketua Umum Partai Hanura. Ruhut mengungkit jasanya membela Wiranto dalam kasus dugaan pelanggaran HAM. Sudding menyela dengan interupsi.

"Interupsi ketua, yang disampaikan Ruhut ini soal orang lain. Tidak relevan. Tidak apa-apa kalau dia serang saya, Yani, atau Desmond, tapi kalau ini sudah tidak relevan," tukas Sudding yang sempat mengancam akan keluar dari Komisi III jika Ruhut jadi Ketua Komisi.

Di ujung pembelaannya, Ruhut mengungkit soal konvensi antarpartai di parlemen tentang pembagian posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan. Ruhut meminta agar semua partai menaati konvensi itu.

Menurut Ruhut, konvensi itu lebih tinggi hukumnya dibandingkan produk hukum mana pun. Di dalam konvensi itu disebutkan bahwa posisi ketua Komisi III adalah hak dari Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com