Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Banyak yang Pernah Coba Sogok Saya

Kompas.com - 22/09/2013, 10:20 WIB
Suhartono

Penulis


SEMARANG, KOMPAS.com — Praktik-praktik gratifikasi sudah marak sejak dulu. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla termasuk pejabat yang sering dicoba disuap.

Selain sebagai pengusaha, Kalla juga pernah menjadi Menteri Perdagangan, Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, serta Wakil Presiden RI. Semua itu jabatan basah yang memungkinkan pejabat mendapat hadiah.

"Waktu jadi Menteri Perdagangan, saya sering mau disuap oleh sejumlah asosiasi terkait beberapa komoditas. Namun, saya tolak, kalau dulu saya terima, saya sudah masuk penjara, he-he-he," ujar Kalla saat bercerita di pesawat pribadinya dalam perjalanan pulang dari Singapura ke Semarang, Jawa Tengah, akhir pekan ini.

Bahkan saat menjadi Kabulog, Kalla mengaku sering dikuntit oleh pengusaha yang ingin menyogoknya terkait sebuah komoditas.

"Sudah saya tolak berkali-kali, tetapi dia masih berusaha. Saat Lebaran, saya lihat di pesawat ada orang yang bungkuk-bungkuk kasih hormat, tetapi saya biarkan saja. Saat Lebaran, dia nongol lagi di rumah mau memberi ucapan. Namanya Lebaran dan saya kira mau kasih ucapan, ya saya terima. Saya tidak tahu ternyata dia kasih kado juga ke orang rumah," tambahnya.

Setelah Kalla tahu, ternyata hadiah itu jam-jam mahal. "Saya marah, dan saya suruh segera kembalikan. Saya minta orang itu jangan sampai dekat, apalagi bisa menemui saya lagi," lanjut Kalla.

Menurut Kalla, kalau disinggung soal penolakan gratifikasi, pihaknya sudah lama melakukannya. "Jadi, saya sudah tolak dari dulu sebelum sekarang ramai soal gratifikasi. Kalau saya memang suka menerimanya, ya sudah selesai, saya masuk bui," ujar Kalla lagi terkekeh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com