Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Max: Komisi III Harus Hormati Keputusan Demokrat Tunjuk Ruhut

Kompas.com - 19/09/2013, 17:30 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Penolakan sejumlah anggota Komisi III tentang penunjukan Ruhut Sitompul oleh Partai Demokrat menggantikan Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Komisi III dinilai tidak etis. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopachua, seharusnya, Anggota Komisi III menghargai setiap keputusan yang diambil Demokrat.

Pasalnya, lanjut Max, posisi ketua komisi tersebut merupakan jatah Demokrat sesuai kesepakatan awal.

"Seharusnya Yani menghormati keputusan Partai Demokrat, Yani dan kawan-kawan jangan mencampuri urusan rumah tangga Demokrat. Kita nggak campuri urusan internal partai lain kok," kata Max di Kompleks Parlemen, Kamis (19/9/2013).

Seperti diketahui, anggota Komisi III dari Fraksi PPP Ahmad Yani, menolak rencana penggantian Pasek dengan Ruhut. Ia menilai, kapasitas Ruhut belum teruji dan minim pengalaman memimpin rapat resmi di DPR. 

Menurut Max, sikap yang ditunjukan Ahmad Yani tersebut seolah ingin mengintervensi keputusan yang sebelumnya telah diambil Partai Demokrat sebelumnya. Sikap seperti itu, dikatakannya, tidak layak ditunjukan oleh seorang politisi karena terlalu ikut campur urusan internal Demokrat.

Lebih lanjut, ia menegaskan, jika Ahmad Yani tidak menyukai Ruhut jangan dikaitkan dengan keputusan rapat internal Demokrat. Pasalnya, menurutnya, hal itu tidak beretika.

"Sebagai Waketum, terlalu jauh jika Yani mengintervensi mencampuri Partai Demokrat. Siapapuin yg akan dijadi Ketua Komisi III itu hak Partai Demokrat. Heran saya, apa pernah terjadi Partai Demokrat mengambil jatah partai lain," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com