Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jabatan Ketua Komisi III Hadiah dari SBY untuk Ruhut"

Kompas.com - 19/09/2013, 10:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Demokrat merotasi sejumlah anggotanya dari jabatan strategis di fraksi dan komisi. Dari sejumlah nama yang dirotasi, beberapa di antaranya selama ini dikenal sebagai loyalis mantan Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum. Sebut saja Saan Mustopa yang sebelumnya menjabat Sekretaris Fraksi Demokrat dan Gede Pasek Suardika yang menjabat Ketua Komisi III.

Posisi Pasek sebagai Ketua Komisi III akan digantikan Ruhut Sitompul, politisi Demokrat yang selama ini sangat "pedas" jika berkomentar soal Anas. Rotasi sejumlah anggota fraksi ini dikaitkan dengan kehadiran mereka dalam acara ormas bentukan Anas, Persatuan Pergerakan Indonesia (PPI). Dalam ormas ini, Pasek menjabat sebagai sekretaris jenderal.

Penetapan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR pun menimbulkan tanda tanya. Juru Bicara PPI M Rahmad menilai, Ruhut tidak layak menjadi Ketua Komisi III.

"Ruhut tidak layak menjadi pimpinan Komisi III. Komisi Hukum terancam berubah menjadi Komisi Badut. Saya sarankan fraksi-fraksi lain menolak," ujar Rahmad dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (19/9/2013).

Menurut Rahmad, pencopotan Pasek dan Saan merupakan hadiah SBY kepada Ruhut.

"Ini kan hadiah Pak SBY kepada kerja-kerja politik Ruhut selama ini untuk menyerang Anas. Sudah lama Ruhut menagih janji," ujar Rahmad.

Mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat dan mantan penulis naskah pidato SBY itu mengatakan, pemberian hadiah "jabatan" adalah hal yang lumrah di dunia politik.

"Ruhut layak mendapatkan hadiah itu meskipun kecakapan teknisnya mengundang banyak pertanyaan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf membantah bahwa rotasi anggota fraksi merupakan sanksi karena keterlibatan mereka dalam ormas bentukan Anas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com