Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Dinilai Paranoid dengan Kehadiran Ormas Bentukan Anas

Kompas.com - 18/09/2013, 11:33 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Larangan Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk ikut ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) langsung mendapat kecaman. Juru Bicara PPI M Rahmad menilai larangan itu adalah bentuk ketakutan atas keberadaan ormas bentukan Anas Urbaningrum.

"Larangan itu tidak saja bertentangan dengan UUD 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, tapi juga paranoid," ujar Rahmad dalam pesan singkat yang diterima, Rabu (18/9/2013).

Rahmad yang merupakan mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat itu berpandangan jika Syarief tidak meralat larangan itu maka akan membuat Partai Demokrat dianggap tak lagi demokratis.

"Jika kadernya dilarang ikut ormas, semestinya Edhie Baskoro Yudhoyono yang juga aktif di berbagai ormas ikut dilarang," ucapnya.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan

Rahmad mengaku bingung dengan sikap Syarief itu. Pasalnya, dia melihat Ketua Umum Partai Demokrat saja menanggapi tenang berdirinya organisasi massa yang dipelopori Anas Urbaningrum itu.

"Kenapa pak Syarief mau kasih sanksi segala. Kayak orang nggak paham spirit demokrasinya Demokrat saja," tuturnya. Ia bahkan melihat sikap Syarief yang antidemokrasi itulah yang seharusnya diberikan sanksi.

Ancaman sanksi

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan, kader Demokrat dilarang masuk organisasi kemasyarakatan bentukan Anas Urbaningrum, yakni Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). Bagi kader yang bergabung, kata Syarif, bakal dikenai sanksi.

"Saya tegaskan itu enggak boleh. Alasannya kita harus fokus (persiapan pemilu) 2014. Akan ada tindakan tentunya. Ada suatu justifikasi kebijakan yang akan kita lakukan," kata Syarief di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2013).

Sanksi tak hanya bagi mereka yang bergabung dengan PPI. Bahkan, menurut Syarief, kader Demokrat yang ikut hadir dalam deklarasi PPI di rumah Anas di kawasan Duren Sawit, Jakarta, juga bakal dikenai sanksi dari DPP Demokrat. Ketika ditanya apa pelanggaran yang mereka lakukan, Syarief menjawab singkat, "Disloyal."

Ormas PPI dideklarasikan pada Minggu (15/9/2013). Mantan pengurus Demokrat ataupun yang masih menjabat hadir dalam deklarasi itu. Mereka selama ini dikenal berada di gerbong Anas sejak munculnya desakan agar Anas mundur sebagai Ketua Umum DPP Demokrat. Mereka di antaranya mantan Sekretaris Departemen Agama DPP Demokrat Ma'mun Murod, mantan Ketua DPC Cilacap Tri Dianto, dan mantan Ketua DPP Demokrat Gede Pasek Suardika. Anggota Dewan Pembina Demokrat Ahmad Mubarok juga hadir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com