Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Pemenang Konvensi Bakal Kalahkan Jokowi

Kompas.com - 16/09/2013, 10:36 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan menanggapi santai penilaian miring untuk konvensi calon presiden yang digelar partainya. Ia yakin, pemenang konvensi akan mampu menandingi calon presiden dari partai lainnya, termasuk bila PDI Perjuangan menurunkan kader andalannya, Joko Widodo (Jokowi).

Ramadhan menjelaskan, pemenang konvensi akan lebih unggul dari calon presiden lainnya disebabkan sistem penggodokan peserta konvensi dilakukan terstruktur dan matang. Sementara itu, Ramadhan menilai calon presiden lainnya, termasuk Jokowi, belum teruji.

"Yang pasti pemenang konvensi bakal menang lawan Jokowi. Soalnya, Jokowi itu belum matang dan serba tanggung. Istilahnya, penggodokannya masih setengah-setengah. Perlu satu periode untuk menilai kematangan Jokowi," kata Pohan melalui pesan singkat, Senin (16/9/2013).

KOMPAS IMAGES Para kandidat yang diundang dalam Konvensi Capres Demokrat

Namun, Wakil Ketua Komisi I DPR ini menyadari bahwa memenangi pemilihan presiden bukan perkara mudah. Atas dasar itu, partainya akan menggodok 11 peserta konvensi dalam waktu delapan bulan ke depan.

"Memang tidak bisa menang mudah. Tapi, menang saja itu sudah cukup, yang penting tetap menang. Sulit atau mudah itu kan soal teknis aja," ujarnya.

Setelah memperkenalkan 11 peserta konvensi, masih ada saja pihak yang meragukan kualitas seleksi calon presiden tersebut. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai, pemenang konvensi sulit memenangkan pemilihan presiden, sedangkan Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Rio Capella menilai konvensi digelar karena Partai Demokrat gagal melakukan kaderisasi.

Setelah melalui tahap pra-konvensi, Konvensi Partai Demokrat dimulai pada 15 September 2013 hingga akhir Desember 2013. Di dalam waktu tersebut, akan dilakukan berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan kandidat, wawancara media, dan dilakukan satu kali survei untuk semua kandidat konvensi yang dilakukan oleh tiga lembaga survei.

Pada awal Januari sampai April 2014, pelaksanaan konvensi akan memasuki tahap baru. Kegiatan yang dilakukan adalah wawancara mendalam kepada para kandidat yang melibatkan komite dan tokoh lain sebagai pewawancaranya. Di periode itu juga akan digelar debat antarkandidat dan dilakukan lagi survei untuk menentukan hasil akhir.

Peran masyarakat dalam menentukan pemenang konvensi akan nampak dalam survei akhir tersebut. Seluruh dana terkait konvensi dijamin berasal dari sumber halal dan semua peserta konvensi wajib membuat rekening khusus sebagai wujud transparansi keuangan konvensi.

Inilah formasi kesebelasan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat.
1. Ali Masykur Musa (anggota Badan Pemeriksa Keuangan)
2. Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina)
3. Dahlan Iskan (Menteri BUMN)
4. Dino Patti Djalal (Duta Besar RI untuk Amerika Serikat)
5. Endriartono Sutarto (mantan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, dan mantan Panglima TNI)
6. Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan)
7. Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah)
8. Hayono Isman (anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat)
9. Marzuki Alie (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat)
10. Pramono Edhie Wibowo (mantan Kepala Staf Angkatan Darat)
11. Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com