Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Botol Bir JK Bikin SBY Tertawa

Kompas.com - 15/09/2013, 06:24 WIB

KOMPAS.com — Mantan wakil presiden Jusuf Kalla atau JK sering kali melempar cerita lucu penuh banyolan setiap kali bercerita soal pengalamannya. Termasuk saat memberikan sambutan di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (13/9/2013), dalam acara inaugurasi Pulau Komodo sebagai salah satu The New 7 Wonders.

Bahkan cerita kocak kali ini sampai membuat presiden SBY tertawa. Cerita tersebut soal bir dan pelayan di Pulau Komodo.

"Saya ada cerita Pak Presiden tentang pelayanan wisatawan di Nusa Tenggara ini. Cerita tersebut dari Pak Gubernur," ujar JK yang saat ini ditunjuk menjadi duta Komodo dan menjadi pembina Yayasan Komodo Kita. 

Kisahnya, seorang turis meminta sebotol bir kepada pelayan restoran. Setengah jam lagi, sang turis kembali meminta bir. Pelayan pun datang mengantarkan bir. Setengah jam berikutnya, sang turis kembali minta tambah sebotol bir. Menanggapi permintaan turis tersebut, si pelayan bukannya senang sebaliknya mengeluh kepada turisnya.

"Kenapa tidak minta sekaligus? Kenapa minta sebotol-sebotol," cerita JK yang sontak mengundang tawa dari SBY.

Lewat cerita itu, JK berharap agar Gubernur NTT Frans Lebu mengajak warganya lebih ramah dan banyak tersenyum seperti di Bali.

"Tirulah Bali bagaimana warganya melayani turis," ujar JK.

"Bedanya dengan pelayanan di Bali. Kalau di Bali anda meminta makanan dan minuman berkali kali pun tetap dibalas dengan ramah dan penuh senyum. Jadi Bapak Gubernur, perlu dilatih banyak tersenyum warganya," kata JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Nasional
Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Nasional
Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

Nasional
Kemenkominfo Akan Gratiskan Pengujian Perangkat di IDTH bagi UMKM dan Startup Digital

Kemenkominfo Akan Gratiskan Pengujian Perangkat di IDTH bagi UMKM dan Startup Digital

Nasional
Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek 'Food Estate' dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek "Food Estate" dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

Nasional
Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Nasional
Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Nasional
Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Nasional
Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Nasional
Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Nasional
5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com