Kompas.com - 11/09/2013, 15:43 WIB
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri (dua kanan) berfoto bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (dua kiri) dan Ketua Panitia Rakernas III PDIP Puan Maharani (kanan) usai mengikuti acara penutupan di Ancol, Jakarta, Minggu (8/9/2013). Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan tersebuyt digadang-gadang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan dalam pilpres 2014 mendatang.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri (dua kanan) berfoto bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (dua kiri) dan Ketua Panitia Rakernas III PDIP Puan Maharani (kanan) usai mengikuti acara penutupan di Ancol, Jakarta, Minggu (8/9/2013). Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan tersebuyt digadang-gadang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan dalam pilpres 2014 mendatang.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan keinginannya untuk mengumpulkan kembali pengurus daerah PDI-P dari 33 provinsi. Hal itu disampaikan Mega dalam pidato penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan,  pekan lalu. Apakah pertemuan para pengurus daerah itu akan menjadi ajang penetapan calon Presiden dari PDI Perjuangan?

"Kalau Ibu Ketum merasa perlu segera dikumpulkam seluruh kader di 33 provinsi, artinya sudah akan diputuskan. Dalam artian, akan dideklarasikan calon PDI-P. Itu bukan suatu kumpul biasa," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, di Kompleks Parlemen, Rabu (11/9/2013).

Namun, Puan mengaku tahu pasti kapan Mega akan mengumpulkan para pengurus daerah. Menurutnya, pasca Rakernas III lalu, seluruh kader PDI Perjuangan masih fokus mengimplementasikan 17 rekomendasi yang dirumuskan dalam rakernas. Anggota Komisi I DPR ini menyadari, banyaknya aspirasi daerah yang menghendaki penetapan capres dilakukan pada tanggal 10 Januari atau bertepatan dengan hari ulang tahun PDI Perjuangan.

"Biasanya kami merayakan HUT itu dengan upacara. Tapi, apakah kemudian terpusat atau dilakukan masing-masing daerah atau jadi penetapan capres, belum tahu juga," kata putri Megawati ini.

Sebelumnya, Megawati mengatakan, Rakernas III adalah rakernas yang terakhir kalinya dilakukan sebelum Pemilu. Namun, bila diperlukan, Megawati membuka peluang perlunya pertemuan kembali dengan melibatkan pengurus daerah.

"Di dalam AD/ART kita, maka kalau sangat diperlukan, maka kita bisa melakukan rapat setingkat rapat kerja nasional lagi," ujar Mega.

Dalam Rakernas III lalu, sebagian besar pengurus daerah menghendaki sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo maju sebagai capres dari PDI Perjuangan. Hanya sebagian kecil saja yang menjagokan Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani. Para pengurus daerah PDI Perjuangan sepakat bahwa deklarasi perlu dilakukan sebelum perhelatan pemilihan legislatif (pileg) untuk membantu kerja mesin partai di daerah.

Beberapa di antaranya bahkan meminta capres dari PDI Perjuangan dideklarasikan pada 10 Januari mendatang. Meski demikian, rekomendasi Rakernas III PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya penetapan capres kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

Nasional
Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Nasional
ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

Nasional
BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

Nasional
UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Nasional
UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

Nasional
Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Nasional
Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X