Kompas.com - 04/09/2013, 17:57 WIB
PDI-P menggelar jumpa pers, Rabu (4/9/2013), jelang penyelenggaraan Rakernas III PDI-P, 6-8 September 2013. KOMPAS.com/Sabrina AsrilPDI-P menggelar jumpa pers, Rabu (4/9/2013), jelang penyelenggaraan Rakernas III PDI-P, 6-8 September 2013.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Indobarometer M Qodari menilai Rapat Kerja Nasional (rakernas) yang digelar PDI Perjuangan pada 6-8 September 2013 bukanlah momentum yang tepat untuk menetapkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden. Menurutnya, masih banyak hal yang dapat berubah seketika menjelang bergulirnya waktu Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) pada tahun depan.

Qodari menuturkan, kekuatan masing-masing partai baru akan tampak lebih jelas di tahun depan, khususnya setelah bergulirnya waktu pemilihan legislatif. Atas dasar itu, ia mengimbau PDI Perjuangan tak tergesa menentukan calon presiden yang akan diusungnya pada Pilpres periode 2014-2019.

"Soal capres, tahun lalu nomor satu selalu Prabowo, nah sekarang ada Jokowi, tahun depan belum tentu," kata Qodari saat dijumpai di Kompleks Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Secara umum, kata Qodari, mengusung Jokowi menjadi calon presiden saat ini masih terlalu dini. Terlebih, Jokowi masih disibukkan mengurus Ibu Kota karena tanggung jawabnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Lebih baik konsolidasi saja dulu, Undang-Undang Pilpres juga belum definitif," tandasnya.

Untuk diketahui, Rakernas PDI Perjuangan pada 6-8 September mendatang diprediksi akan penuh kejutan. Pasalnya, rakernas itu adalah yang terakhir kalinya dilakukan PDI Perjuangan sebelum perhelatan Pemilu 2014.

"Insya Allah di rakernas kali ini akan ada kejutan-kejutan," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senin (2/9/2013).

Puan masih enggan mengungkap kejutan yang dimaksudnya. Namun, ia menuturkan, agenda utama dari rakernas kali ini adalah persiapan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Ia pun tak menampik nantinya jika pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh Indonesia akan datang dengan berbagai usulan nama capres.

Usulan-usulan itu, lanjutnya, nantinya akan menjadi pertimbangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam memutuskan capres yang akan diusung partai berlambang banteng itu.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

Nasional
UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

Nasional
KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

Nasional
UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

Nasional
Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Nasional
Kemendikbud Tegaskan PTM Terbatas Menyesuaikan Tingkat PPKM

Kemendikbud Tegaskan PTM Terbatas Menyesuaikan Tingkat PPKM

Nasional
Ryamizard Ryacudu, Veteran Perang di Pusaran Kasus Proyek Satelit Kemenhan

Ryamizard Ryacudu, Veteran Perang di Pusaran Kasus Proyek Satelit Kemenhan

Nasional
Mahfud: Presiden Beri Arahan Slot Orbit 123 Diselamatkan Tanpa Langgar Aturan, tapi...

Mahfud: Presiden Beri Arahan Slot Orbit 123 Diselamatkan Tanpa Langgar Aturan, tapi...

Nasional
Arteria Dahlan Perlu Minta Maaf soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Saan Mustopa: Itu yang Terbaik

Arteria Dahlan Perlu Minta Maaf soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Saan Mustopa: Itu yang Terbaik

Nasional
Wamenhan Soroti Pentingnya Kolaborasi untuk Perbarui Kebijakan Pertahanan Negara

Wamenhan Soroti Pentingnya Kolaborasi untuk Perbarui Kebijakan Pertahanan Negara

Nasional
Lima Mobil Mewah Diduga Milik Anggota DPR Pakai Pelat Mirip Polisi, Punya Siapa?

Lima Mobil Mewah Diduga Milik Anggota DPR Pakai Pelat Mirip Polisi, Punya Siapa?

Nasional
Surpres Calon Anggota KPU-Bawaslu Sudah Diterima, Komisi II Rencanakan 'Fit and Proper Test' Awal Februari

Surpres Calon Anggota KPU-Bawaslu Sudah Diterima, Komisi II Rencanakan "Fit and Proper Test" Awal Februari

Nasional
KSAU Serahkan 182 Kendaraan Dinas ke Satuan TNI AU

KSAU Serahkan 182 Kendaraan Dinas ke Satuan TNI AU

Nasional
Bareskrim Ungkap Total Kerugian Sementara Kasus Investasi Bodong Sunmod Alkes Capai Rp 503 Miliar

Bareskrim Ungkap Total Kerugian Sementara Kasus Investasi Bodong Sunmod Alkes Capai Rp 503 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.