Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Jokowi Capres yang Paling Diinginkan?

Kompas.com - 30/08/2013, 09:38 WIB

KOMPAS.com
- Eman Sulaeman Nasim, pengajar FISIP Universitas Indonesia dan Direktur IndonesiaChannel, berbagi pendapat seputar melesatnya popularitas Jokowi.

Mencuatnya nama Joko Widodo atau Jokowi, yang baru sekitar satu tahun menjadi gubernur ibu kota negara Republik Indonesia, Jakarta, adalah sebuah bukti, masyarakat saat ini membutuhkan figur pemimpin yang benar-benar mau bekerja, dan melayani rakyat serta bangsa dan negara. Bukan pemimpin yang hanya pandai bicara di depan televisi, mengaku paling peduli rakyat, mengaku pahlawan dan penyelamat bangsa, tetapi kenyataannya no action talk only.

Bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mau bekerja melayani rakyat, bukan minta dilayani. Saat ini bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mau mendengar apa keluh kesah dan problema rakyatnya setelah itu bekerja keras menyelesaikan problema rakyatnya.

Saat ini bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas, tetapi manusiawi. Sebelum menegakkan peraturan, rakyat diberikan pengertian dan penyadaran. Jika bisa memperbaiki diri, diberi kesempatan. Pemerintah membantu memberikan solusi dari persoalan tersebut.

Apa yang dilakukan Jokowi selama satu tahun ini sudah hampir sesuai dengan harapan rakyat akan sosok pemimpin yang dirindukan. Jokowi melakukan kegiatan komunikasi yang sangat baik. Ia berusaha mendapatkan informasi langsung dari sumbernya, mengecek kondisi lapangan dan kondisi rakyat yang dipimpinnya tanpa rekayasa. Mendengarkan dan menyimak keluh kesah beserta problema mereka. Satu per satu permasalahan diurai, diselesaikan. Program prorakyat dilanjutkan. Jika ada kelompok masyarakat yang menghalangi programnya dan mengganggu masyarakat lainnya, Jokowi menjelaskan program kerjanya sehingga rakyat tahu tujuannya. Rencana anggaran dibuat transparan.

Pada dasarnya, rakyat akan mendukung program kerja untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan keluarga ataupun kerabat penguasa.

Apa yang dilakukan oleh Jokowi dirasakan manfaatnya untuk rakyat. Seperti penertiban Waduk Pluit, penertiban Pasar Tanah Abang, pembangunan Kampung Deret, pembangunan rumah susun, dan beberapa program lainnya.

Hal lainnya, masyarakat senang melihat dan menyaksikan pemimpin yang tidak berambisi. Masyarakat suka kepada pemimpin yang loyal serta setia. Meski berbagai survei politik menunjukkan Jokowi paling didukung rakyat Indonesia menjadi presiden, toh Jokowi berbeda dengan yang lainnya. Jokowi tidak menunjukkan ambisinya ingin menjadi presiden. Dia justru mempersilakan masyarakat bertanya kepada ketua umum partai politiknya, Ibu Megawati. Sikap Jokowi seperti ini semakin menambah rasa simpati.

Hal lainnya yang disukai masyarakat, Jokowi pandai mengolah EQ (emotional quotient). Jokowi pandai mengendalikan emosi dan memberikan jawaban menyejukkan. Seorang pemimpin juga tidak baik terlalu memperlihatkan sikap mellow. Berpura-pura menangis melihat penderitaan rakyat.

Hal yang tidak kalah pentingnya, sikap Jokowi menghormati profesi wartawan menjadikan sepak terjang Jokowi terus diekspos wartawan. Apa yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta diketahui oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Gaungnya bergema hingga ke mancanegara. Ini semua membuat rakyat Indonesia menjadi semakin simpati kepada Jokowi.

Itulah sebagian alasan mengapa sekarang hampir sebagian besar rakyat Indonesia berharap Jokowi kelak bisa memimpin negeri ini.


Eman Sulaeman Nasim, Pengajar FISIP UI, Direktur IndonesiaChannel, Tinggal di DKI Jakarta

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com