Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Alie: Tak Perlu Klarifikasi Audit Hambalang

Kompas.com - 28/08/2013, 19:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan tak perlu ada yang diklarifikasi dari audit tahap II proyek Hambalang. Hal ini menyusul adanya sejumlah pertanyaan terkait dengan hilangnya 15 anggota DPR di dalam audit tersebut.

“Tidak perlu klarifikasi! Kita masih banyak kerjaan, ngapain urusin kayak begituan,” tukas Marzuki di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/8/2013).

Menurut Marzuki, audit Hambalang itu sudah diserahkan pimpinan DPR kepada Komisi X DPR. Namun, di dalam audit yang resmi didapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Marzuki menegaskan tidak ada 15 nama politisi disebut.

“Sekarang nama-nama itu nggak ada di audit yang diterima DPR. Cek saja itu wartawan dapat dari mana,” imbuh Marzuki.

Sebelumnya, Komisi X mendesak pimpinan DPR untuk segera memanggil pimpinan BPK. DPR harus meminta penjelasan terkait hilangnya 15 nama anggota DPR dalam audit tahap II proyek Hambalang.

"Komisi X memutuskan supaya pimpinan DPR mengadakan pertemuan konsultasi dengan BPK untuk melakukan klarifikasi terkait penyebutan 15 anggota Komisi X DPR. Padahal hasil audit BPK yang diterima Komisi X tidak ada penyebutan 15 anggota Komisi X itu," ujar anggota Komisi X, I Wayan Koster, Rabu (28/8/2013).

Seperti diketahui, BPK menyerahkan audit tahap II Hambalang kepada pimpinan DPR, Jumat (23/8/2013). Sebelum audit diserahkan secara resmi ke DPR, sudah ada terlebih dulu bocoran dokumen ringkasan hasil audit setebal 77 halaman yang diterima wartawan.

Di dalam audit tersebut, terdapat 15 nama anggota DPR. Namun, audit yang diterima DPR ternyata berbeda. Meski dengan redaksional yang hampir mirip, bagian 15 nama yang disebut memuluskan proyek Hambalang hilang.

Koster mengaku bahwa Komisi X akan langsung melayangkan surat kepada pimpinan DPR hari ini. Koster pun mengaku dirinya belum melihat audit BPK yang diterima wartawan. "Saya enggak tahu dokumen itu dari mana datangnya," kata Koster.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Nasional
Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com