BK Akan Minta Salinan Audit II Hambalang

Trimedya menjelaskan, untuk mendapatkan salinan audit itu, pihaknya berencana menemui Pimpinan DPR, Selasa (27/8/2013) siang. Kemudian, BK akan mengadakan rapat internal untuk membahas hasil audit tersebut.

"Kami minta kepada Pimpinan DPR agar kami juga diberikan hasil audit itu," kata Trimedya, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Trimedya mengatakan, BK DPR belum memiliki data akurat mengenai anggota DPR yang terkait dengan proyek Hambalang. Hal ini menyulitkan bagi BK untuk mengambil tindakan dan memberikan sanksi kepada anggota DPR yang namanya masuk dalam audit tahap II Hambalang.

Keputusan untuk memanggil dan menjatuhkan sanksi, kata Trimedya, akan diputuskan pada rapat internal BK yang digelar pada Rabu (28/8/2013) besok.

"Kalau nanti rapat kami memutuskan 15 orang itu perlu dipanggil, maka mungkin minggu depan akan kami panggil. Besok penentuannya," ujar Trimedya.

Seperti diketahui, BPK telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) investigatif proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, pada Jumat (23/8/2013) siang.

Dalam hasil audit yang diserahkan resmi itu tercatat total kerugian negara sebesar Rp 463,67 miliar. Ada 15 nama anggota Komisi X DPR yang tercantum dalam hasil audit tahap II Hambalang. Mereka diduga terlibat dalam penyimpangan pada proses persetujuan anggaran proyek Hambalang. Berdasarkan dokumen hasil audit tahap II Hambalang, 15 anggota DPR tersebut berinisial MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, MI, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS.