Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Kritik Cara Kerja Komite Konvensi Capres Demokrat

Kompas.com - 21/08/2013, 16:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie mengkitik cara kerja Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang dinilainya kurang memahami makna konvensi.

"Seharusnya Komite Konvensi menetapkan kriteria yang dibutuhkan ada pada calon presiden untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini," kata Marzuki Alie di Jakarta, Rabu (21/8/2013).

Marzuki yang juga Ketua DPR mengaku harus menyampaikan kritik dan masukan untuk komite berdasarkan berbagai masukan yang dia terima dari masyarakat.

"Saya tidak mau dipersalahkan bila hanya diam, tidak menyampaikan respons yang berkembang di publik," katanya.

Menurutnya, kerja Komite Konvensi justru mendegradasi makna konvensi karena kriteria umum dan kriteria khusus calon yang bisa menjadi peserta konvensi belum disampaikan kepada publik. Namun, Komite sudah membahas nama-nama calon.

"Bahkan di dalam Komite Konvensi bisa mencalonkan nama juga, kalau tidak bisa musyawarah mufakat ya lewat voting, ini apa-apaan? Bayar aja Komite Konvensi itu supaya bisa menjadi peserta konvensi," ujar Marzuki.

Marzuki berharap Komite Konvensi memperbaiki cara kerjanya sehingga mendapatkan hasil yang baik dan mendapat respons positif dari masyarakat.

"Kalau begini terus, saya mempertimbangkan kembali untuk ikut konvensi, buat apa bertarung dengan orang-orang yang enggak jelas," kata dia.

Sebaiknya, menurut Marzuki, Komite terlebih dulu menetapkan dan mengumumkan kriteria umum dan khusus calon yang akan mengikuti konvensi. Dengan demikian, publik mendapatkan gambaran yang jelas tentang manfaat konvensi.
        
"Kalau kriterianya ketat dan persyaratan-persyaratan yang terukur itu tetap banyak calonnya ya buka saja ke publik. Tetapi jangan di awal-awal sudah menyebutkan banyak nama calon sebelum menetapkan kriteria," katanya.

Marzuki mengingatkan bahwa nama-nama calon peserta konvensi yang dihasilkan harus mendapat persetujuan Majelis Tinggi yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono.

"SBY tentu saja menginginkan calon yang benar-benar mampu menyelesaikan persoalan bangsa ke depan. Kalau itu bisa dicapai, maka sesungguhnya 50 persen masalah bangsa sudah bisa dicapai," ujar Marzuki.

Ia menambahkan, konvensi calon presiden bukan sekadar untuk meningkatkan citra Partai Demokrat. "Harus benar-benar bisa mencari dan mendapatkan calon presiden untuk memimpin bangsa besar ini," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com