Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Dugaan Aliran Dana ke Jero, Rudi Bungkam

Kompas.com - 16/08/2013, 11:29 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini bungkam saat ditanya apakah uang yang diduga diterimanya itu akan diberikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Rudi merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan suap dalam pengelolaan kegiatan hulu migas di lingkungan SKK Migas.

Saat memasuki Gedung KPK, Jumat (16/8/2013), untuk diperiksa sebagai saksi bagi tersangka lain dalam kasusnya, Rudi hanya tersenyum kepada wartawan.

"Punten, punten," kata Rudi menerobos kerumunan wartawan.

Mantan Wakil Menteri ESDM terlihat sempat melambaikan tangan ke arah kerumunan wartawan ketika tiba di lobi Gedung KPK. Rudi ditangkap tangan penyidik KPK pada Selasa (13/8/2013) malam sesaat setelah diduga menerima uang dari petinggi PT Kernel Oil Private Limited (KOPL) Simon Tanjaya.

Uang tersebut diduga diantarkan pelatih golfnya, Deviardi alias Ardi, yang juga ditangkap KPK di kediaman Rudi. Baik Rudi, Simon, maupun Deviardi kini berstatus tersangka. Bersamaan dengan penangkapan itu, KPK menyita uang dari rumah Rudi senilai 400.000 dollar AS, 90.000 dollar AS, dan 127.000 dollar Singapura. KPK juga menyita sepeda motor mewah bermerek BMW dengan pelat nomor B-3946-FT.

Berdasarkan pemberitaan Koran Tempo, kepada penyidik KPK, Rudi mengaku bahwa uang yang diterimanya itu akan diserahkan kepada Jero. Penyerahan itu bakal ia lakukan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno.

Terkait penyidikan kasus ini, tim KPK telah menggeledah ruangan Waryono Karno. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita uang tunai 200.000 dollar AS dalam sebuah tas hitam. Asal usul uang itu masih diselidiki KPK.

Namun, Waryono membantah bahwa uang yang ditemukan dalam penggeledahan di ruang kerjanya di Kementerian ESDM itu terkait dengan kasus dugaan suap yang melibatkan Rudi.

"Ya, Allah, ya, Rabi, enggak ada itu. Demi Allah, demi Allah, enggak mungkin itu," ujar Waryono seusai menghadiri Pelantikan Pejabat Eselon I dan II Kementerian Energi, Kamis, 15 Agustus 2013.

Waryono lantas buru-buru pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun sebelumnya, ia mengaku bahwa KPK sempat menggeledah ruang kerjanya. Soal alasan penggeledahan itu, ia menyatakan tidak mengetahuinya.

"Tidak ada kaitannya soal tender dengan Kementerian dan Sekretariat Jenderal, makanya saya bingung, kok, ada kaitannya dengan kami," katanya.

Selain itu, dalam penggeledahan di ruangan Rudi di kantor SKK Migas, penyidik menyita uang lain dalam bentuk dollar Singapura senilai 60.000, 2.000 dollar AS, dan kepingan emas seberat 180 gram. Bukan hanya itu, penyidik juga menemukan uang dalam deposit box Rudi di Bank Mandiri, Jakarta, senilai total 350.000 dollar AS.

Tak berhenti pada Rudi

Juru Bicara KPK Johan Budi beberapa waktu lalu mengungkapkan, pihaknya tidak berhenti pada penetapan tersangka Rudi dalam mengusut kasus dugaan suap di sektor migas ini. KPK kini membuka penyelidikan baru yang merupakan pengembangan kasus tersebut.

Mengenai uang-uang yang ditemukan, Johan mengatakan, pihaknya belum tahu kepada siapa saja uang itu ditujukan. Asal usul uang itu, lanjutnya, masih didalami.

"Sementara ini kita temukan ditujukan untuk Rudi. Bahwa Rudi untuk siapa, kita kan belum tahu, masih kita telusuri lebih lanjut," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com