Basuki Vs Lulung, Gerindra: Seolah Cuma Dia yang Bela Rakyat

Kompas.com - 01/08/2013, 13:56 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Kompas.com/SABRINA ASRILSekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerindra tak mau ikut dalam polemik antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung).

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, masalah penertiban para PKL Tanah Abang ini sudah dipolitisasi terlalu jauh sehingga sudah berubah dari semangat awalnya untuk menata Ibu Kota. Ia pun mengkritik sikap Lulung.

“Menjadi tidak pas dipolitisasi, ketika keinginan Pemda DKI Jakarta ditarik ke arah politik. Itu tidak benar. Ketika ada pembelaan dari wakil rakyat, itu dipolitisasi seolah-olah hanya dia yang bela rakyat. Jadi semangatnya pun berubah,” ujar Muzani, saat dihubungi, Kamis (1/8/2013).

Muzani mengatakan, saat ini yang terpenting adalah merasakan suasana batin masyarakat menjelang perayaan hari raya Idul Fiti. Menurutnya, lebih baik rencana relokasi PKL dilakukan setelah Lebaran supaya memberikan kesempatan para pedagang bisa mengais rezeki menjelang hari raya.

“Saya kira apa yang dilakukan Wagub ingin mengembalikan suasana Jakarta yang bersih dan tertib. Saya yakin kita semua tidak ada yang mendebat itu. Cuma masalahnya ini mau Lebaran, memang menurut saya ada baiknya Pemerintah DKI Jakarta bertindak konsisten dan melihat suasana batin para pedagang yang mengais rezeki buat hari raya,” katanya.

Anggota Komisi I DPR ini menilai, penundaan perlu dilakukan agar tidak menimbulkan resistensi. Menurutnya, jika relokasi itu ternyata memunculkan resistensi dari masyarakat, maka akan memunculkan mudarat daripada manfaat.

“Harus ada empati akan suasana ini dari Pemda DKI. Kalau dipolitisasi terus, ini akhirnya tidak akan ketemu,” ujar Muzani.

Aksi saling menyerang antara Basuki-Lulung terjadi terkait dengan upaya pemprov DKI Jakarta menertibkan PKL di Tanah Abang. Polemik keduanya semakin memanas saat Lulung meminta Basuki melakukan tes kejiwaan. Basuki pun didemo Gerakan Rakyat Jakarta Jahit Mulut (Rajjam) Ahok.

Lulung membantah bila gerakan Rajjam Ahok bergerak atas perintahnya. Sementara itu, Basuki membantah telah menuding Haji Lulung terlibat atau melindungi PKL di Tanah Abang sehingga jumlahnya terus menjamur. Ia meminta semua pihak berhati-hati dan tak keliru mengartikan perkataannya.

Di tengah polemik yang berlarut-larut ini, ternyata usulan Pemprov lambat laun mulai diterima para PKL. Mulai Kamis (1/8/2013) ini, puluhan pedagang mulai mendaftar untuk pindah ke Blok G Pasar Tanah Abang. Namun, mereka minta relokasi dilakukan setelah Lebaran.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 1000 Spesimen per Hari

Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 1000 Spesimen per Hari

Nasional
Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Nasional
Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Nasional
Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Nasional
Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Nasional
7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

Nasional
Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Nasional
Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Nasional
Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Nasional
Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Nasional
RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

Nasional
Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

Nasional
Tempat Tidur dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Ditambah

Tempat Tidur dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Ditambah

Nasional
KSP Nilai Imbauan Tak Mudik Pemerintah Sesuai dengan Ajaran Agama

KSP Nilai Imbauan Tak Mudik Pemerintah Sesuai dengan Ajaran Agama

Nasional
Anggota Fraksi Demokrat Minta Komisi III DPR Tunda Pembahasan RKUHP dan RUU PAS hingga Pandemi Covid-19 Usai

Anggota Fraksi Demokrat Minta Komisi III DPR Tunda Pembahasan RKUHP dan RUU PAS hingga Pandemi Covid-19 Usai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X