Kompas.com - 30/07/2013, 13:18 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo (tengah) dan Sekretaris Jenderal PAN Taufik Kurniawan menyerahkan daftar calon sementara anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Senin (22/4). Hari terakhir penyerahan DCS, delapan partai politik menyerahkan daftar nama calon sementara anggota legislatif kepada KPU untuk diverifikasi. Kompas/Lucky PransiskaWakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo (tengah) dan Sekretaris Jenderal PAN Taufik Kurniawan menyerahkan daftar calon sementara anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Senin (22/4). Hari terakhir penyerahan DCS, delapan partai politik menyerahkan daftar nama calon sementara anggota legislatif kepada KPU untuk diverifikasi.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menilai, penyebutan nama Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa dalam beberapa kali persidangan kasus suap impor daging sapi sudah melecehkan. Upaya mengaitkan Hatta dengan kasus ini, kata dia, merugikan PAN.

“Klaim-klaim tersebut memang merugikan Bang Hatta dan PAN. Bahasa yang dipakai juga melecehkan,” ujar Dradjad saat dihubungi, Selasa (30/7/2013).

Sebelumnya, nama Hatta Rajasa disebut oleh Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin (29/7/2013), dengan terdakwa mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq.

Dalam persidangan itu, Elizabeth menyebut Hatta dengan julukan “The White Hair Man”. Menurut Elizabeth, julukan itu diberikannya karena tidak mengerti ketika pengusaha Elda Devianne Adiningrat yang akrab disapa Bunda menyebutkan seseorang dengan sebutan "Si Uban".

Menurut Elizabeth, Elda berjanji mengusahakan permohonan penambahan kuota impor daging buat PT Indoguna Utama ke Hatta Rajasa. Kuasa hukum Luthfi juga sempat mengeluhkan tidak adanya nama Hatta Rajasa dalam surat dakwaan.

Dradjad menjelaskan, Hatta sudah membantah terlibat dalam kasus ini. Bantahan Hatta ini dianggapnya cukup menjelaskan keterlibatannya dalam kasus suap impor daging sapi.

Sementara itu, terkait langkah hukum yang akan diambil PAN, Dradjad mengatakan, saat ini pengurus bidang advokasi hukum tengah mempelajari semua opsi karena PAN dan Hatta sudah dirugikan dalam kasus ini.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cuti Bersama Natal Dihapus, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Gencar Sosialisasikannya

Cuti Bersama Natal Dihapus, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Gencar Sosialisasikannya

Nasional
BREAKING NEWS: Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

BREAKING NEWS: Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

Nasional
Jokowi Dinilai Perlu Tunjuk Jubir agar Tak Ada Simpang Siur Informasi

Jokowi Dinilai Perlu Tunjuk Jubir agar Tak Ada Simpang Siur Informasi

Nasional
Wapres: Posisi Keuangan Syariah Indonesia di Tingkat Global Menggembirakan

Wapres: Posisi Keuangan Syariah Indonesia di Tingkat Global Menggembirakan

Nasional
Tolak Gugatan UU ITE, MK Nilai Pemutusan Internet Papua oleh Pemerintah Konstitusional

Tolak Gugatan UU ITE, MK Nilai Pemutusan Internet Papua oleh Pemerintah Konstitusional

Nasional
Jokowi Singgung Kekhawatiran RI pada Pengembangan Kapal Selam Nuklir Australia

Jokowi Singgung Kekhawatiran RI pada Pengembangan Kapal Selam Nuklir Australia

Nasional
Pembentukan UU Minerba Cacat, Tiga Hakim MK Berpendapat Uji Formil Seharusnya Dikabulkan

Pembentukan UU Minerba Cacat, Tiga Hakim MK Berpendapat Uji Formil Seharusnya Dikabulkan

Nasional
Situs BSSN Diretas, Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Keamanan Siber Negara

Situs BSSN Diretas, Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Keamanan Siber Negara

Nasional
Wasekjen PKB: Tes PCR Rp 300.000 Murah bagi Menteri, bagi Rakyat Berharga

Wasekjen PKB: Tes PCR Rp 300.000 Murah bagi Menteri, bagi Rakyat Berharga

Nasional
Said Iqbal: Partai Buruh Penuhi 2 Syarat Ikut Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Said Iqbal: Partai Buruh Penuhi 2 Syarat Ikut Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Nasional
Presiden Jokowi Dorong Kerja Sama Infrastruktur ASEAN-Jepang Terus Berlanjut

Presiden Jokowi Dorong Kerja Sama Infrastruktur ASEAN-Jepang Terus Berlanjut

Nasional
Kemenag Sarankan Lansia Beribadah di Rumah

Kemenag Sarankan Lansia Beribadah di Rumah

Nasional
Satgas: Jangan Sampai Penurunan Kepatuhan Prokes Sebabkan Gelombang Ketiga Covid-19

Satgas: Jangan Sampai Penurunan Kepatuhan Prokes Sebabkan Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Polemik PCR, Anggota DPR: Kalau India Bisa Produksi Sendiri, Kenapa Indonesia Tidak?

Polemik PCR, Anggota DPR: Kalau India Bisa Produksi Sendiri, Kenapa Indonesia Tidak?

Nasional
Polri Siapkan Hotline untuk Laporkan Pinjol Ilegal, Nomor WA Responsif Saat Dihubungi

Polri Siapkan Hotline untuk Laporkan Pinjol Ilegal, Nomor WA Responsif Saat Dihubungi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.