Kompas.com - 29/07/2013, 23:07 WIB
|
EditorTri Wahono
JAKARTA, KOMPAS.com — Calon gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bertemu dengan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso untuk meminta dukungan.

Khofifah menyambangi Gedung PKPI terkait permasalahan dualisme dukungan, yang menyebabkan tidak diloloskannya Khofifah dan Herman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur.

"Bukan berangkat dari partai, tetapi di mana ada Khofifah, pasti di situ ada penjegalan," ujar Khofifah saat diskusi yang bertajuk Menegakkan Keadilan, di Gedung DPP PKPI, Senin (29/7/2013).

Sebelumnya, Partai pendukung Khofifah dan Herman mendapat dukungan sebanyak 16,95 persen, tetapi saat H-1 terjadi penurunan, yaitu sebesar 16,55 persen.

"Kami telah berkoordinasi dengan Surabaya, saat sore pendukungnya masih aman, malamnya ternyata ada dua dari enam partai yang keluar dan tidak mendukung kami," ujar Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama itu.

Menurut Khofifah, ada dua partai yang ikut mendukung Soekarwo-Saifullah Yusuf juga. Ternyata terdapat dualisme dukungan kepada pihaknya dan Pasangan Soekarwo-Saifullah.

"Saya mencoba mengatakan ada dua dukungan, yaitu satu dukungan asli dan palsu," kata mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan di era Presiden Gus Dur tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, dia juga menemukan adanya beberapa bukti tambahan dari salah satu partai untuk menggoda partai pendukungnya.

"Saya berharap mudah-mudahan ada cahaya hadir di bulan Ramadhan melalui DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)," ujar Khofifah.

Pada Senin siang (29/7/2013), DKPP melanjutkan sidang pengaduan Khofifah-Herman di Gedung DKPP Thamrin dengan teradu ketua dan anggota KPU Jawa Timur.

Seperti diketahui, munculnya dukungan ganda Partai Kedaulatan dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) terhadap pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf dan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja mengakibatkan tidak diloloskannya Khofifah dan Herman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X