Regu Penembak Jitu Amankan Jalur Mudik

Kompas.com - 24/07/2013, 19:54 WIB
Ilustrasi: Arus Mudik di Jalur Selatan - Pemudik melintas di Jalan Wates KM 12, Sedayu, Bantul, DI Yogyakarta, yang merupakan bagian dari jalur selatan Pulau Jawa, Senin (13/8/2012).   KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKOIlustrasi: Arus Mudik di Jalur Selatan - Pemudik melintas di Jalan Wates KM 12, Sedayu, Bantul, DI Yogyakarta, yang merupakan bagian dari jalur selatan Pulau Jawa, Senin (13/8/2012).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk menjaga kelancaran pengamanan arus mudik lebaran 2013, Mabes Polri telah mempersiapkan pasukan penembak jitu (sniper). Mereka akan ditempatkan di titik-titik rawan kriminalitas di sepanjang jalur mudik.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie mengatakan, penempatan pasukan penembak jitu di jalur mudik merupakan upaya Polri memberikan keamanan bagi masyarakat yang bermudik. Selain itu, penempatan pasukan penembak jitu juga untuk mengantisipasi keberadaan bajing loncat yang kerap beraksi di jalur mudik yang sepi.

"Sniper itu sebenarnya diarahkan untuk hal-hal tertentu sesuai kebutuhan. Tujuannya untuk mengantisipasi adanya tindak kejahatan," kata Ronny di Mabes Polri, Rabu (24/7/2013).

Sayangnya, saat ditanya berapa jumlah penembak jitu yang dikerahkan, Ronny enggan mengungkapkannya. Begitu pula saat disinggung di titik manakah mereka akan ditempatkan, dirinya enggan membeberkannya.

"Kalau itu tidak bisa disebutkan karena sifatnya rahasia," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Agus Rianto mengatakan, sebanyak 88 ribu personel diterjunkan dalam Operasi Ketupat 2013.

"Personel yang disiagakan berjumlah 88 ribu lebih, dari Mabes Polri dan polda-polda dari seluruh Indonesia," kata Agus, Rabu (17/7/2013).

Agus mengatakan, para petugas yang berjaga itu akan ditempatkan di sejumlah lokasi rawan, baik rawan kemacetan maupun rawan tindak kejahatan. "Mereka akan ditempatkan langsung di lokasi-lokasi yang rawan," katanya.

Selain menyiagakan puluhan ribu personel, Polri juga akan mempersiapkan pasukan cadangan untuk membantu petugas yang diterjunkan. Kendati demikian, pasukan cadangan itu hanya akan ditempatkan di polda-polda tertentu.

Agus menambahkan, Polri telah membagi wilayah pengamanan dalam dua prioritas. Prioritas pertama terdiri dari 10 polda, yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan. Khusus untuk Jawa Barat, Polri akan menyiapkan personel tambahan karena wilayah itu merupakan jalur utama pemudik.

"Sedangkan, 21 Polda lainnya masuk dalam Prioritas II," katanya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Nasional
Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Nasional
Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Nasional
DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

Nasional
Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Firli Bahuri Minta Maaf dan Janji Tak Ulangi Perbuatannya

Dinyatakan Langgar Etik, Firli Bahuri Minta Maaf dan Janji Tak Ulangi Perbuatannya

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Dijatuhi Sanksi Ringan

Dinyatakan Langgar Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Dijatuhi Sanksi Ringan

Nasional
Naik Helikopter, Ketua KPK Firli Bahuri Dinyatakan Melanggar Kode Etik

Naik Helikopter, Ketua KPK Firli Bahuri Dinyatakan Melanggar Kode Etik

Nasional
Pilkada Serentak 9 Desember Jangan Jadi Harga Mati

Pilkada Serentak 9 Desember Jangan Jadi Harga Mati

Nasional
Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Nasional
Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Nasional
Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Nasional
KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

Nasional
Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X