Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Diminta Tak Hanya Mengecam FPI

Kompas.com - 24/07/2013, 12:30 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan tidak hanya bisa mengecam tindakan anarkistis organisasi Front Pembela Islam (FPI). Presiden harus memastikan tidak akan ada lagi kekerasan yang dilakukan FPI pada masa depan.

"SBY sudah sering bicara seperti itu, tapi selalu berhenti di statement dan lemah dalam implementasi. SBY harus memastikan apa yang dia ucapkan tentang penghentian kekerasan itu terwujud," kata Koordinator Wahid Institute Rumadi Ahmad, Rabu (24/7/2013) di Jakarta.

Rumadi mengatakan, Ketua FPI Rizieq Shihab tengah menjajaki sampai mana keberanian Presiden menghadapi FPI. Presiden tidak perlu lagi menanggapi pernyataan pihak FPI. Menurut dia, semua orang juga bisa melakukan jika hanya memberikan pernyataan.

"Yang dibutuhkan sekarang, SBY harus menggunakan seluruh otoritas yang dimilikinya untuk menghentikan sepak terjang FPI yang sudah sangat meresahkan. Jika SBY diam setelah memberikan kecaman dan tidak menggerakan bawahannya untuk melakukan sesuatu terhadap FPI, maka bisa dikatakan FPI telah menekuk SBY," tambah Rumadi.

Seperti diberitakan, Presiden SBY mengecam tindakan FPI di Kendal, Jawa Tengah. Ia meminta kepolisian untuk melakukan penindakan. Presiden juga meminta FPI untuk menghentikan tindakan kekerasan dan main hakim.

Terkait pernyataan SBY itu, Rizieq Shihab menuding Presiden telah memfitnah, bahkan menyebut sebagai pecundang. Rizieq merasa bahwa pihaknya yang menjadi korban.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com