Kompas.com - 22/07/2013, 22:29 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (23/5/2013) kembali memeriksa Wali Kota Bandung Dada Rosada. Dada akan kembali diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait kepengurusan perkara korupsi bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung.

KOMPAS/ALIF ICHWANKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (23/5/2013) kembali memeriksa Wali Kota Bandung Dada Rosada. Dada akan kembali diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait kepengurusan perkara korupsi bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung.
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Bandung Dada Rosada, tersangka pemberi suap kepada hakim Pengadilan Negeri Bandung, membantah ada hakim selain Setyabudi Tejocahyono yang diduga menerima suap terkait penanganan perkara bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung.

"Enggak ada," kata Dada singkat di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (22/7/2013) seusai diperiksa sebagai saksi.

Dada juga berkata tidak saat ditanya apakah ada permintaan uang dari hakim Sareh Yuwono, mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat. "Enggak," ucap Dada.

Selebihnya, Dada enggan berkomentar seputar kasus yang akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, dalam waktu dekat tersebut. Alih-alih bicara soal materi pemeriksaannya hari ini, Dada malah mengucapkan selamat berbuka puasa kepada wartawan.

"Selamat buka puasa ya, semoga diterima Allah ya," ujar Dada kemudian masuk ke mobil yang menjemputnya.

KPK kini mengusut dugaan keterlibatan hakim selain Setyabudi. Sebelumnya KPK menetapkan Setyabudi sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni Ketua Ormas Gasibu Padjajaran Toto Hutagalung, pejabat Pemkot Bandung Herry Nurhayat, dan seorang pria bernama Asep yang diduga sebagai suruhan Toto.

Dalam pengembangannya, KPK juga menetapkan Dada dan mantan Sekretaris Daerah Bandung Edi Siswadi sebagai tersangka. Adapun Setyabudi diduga menerima suap dari Toto, Herry, Asep, serta Dada dan Edi terkait penanganan perkara korupsi bantuan sosial.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain Setyabudi, perkara ini juga ditangani hakim Ramlan Comel dan Jojo Johari. Dugaan keterlibatan hakim lain yang menerima uang dalam perkara ini tampak dari proses rekonstruksi yang dilakukan KPK di Bandung beberapa waktu lalu. KPK melakukan rekonstruksi di sejumlah tempat, salah satunya di ruangan kerja Sareh ketika dia masih menjabat Ketua PT Jabar, di kantor Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada Rabu (3/7/2013).

Sareh kini telah pensiun dan beberapa kali menjalani pemeriksaan di KPK. Adegan yang dilakukan berdasarkan pemeriksaan terhadap Setyabudi mengungkapkan adanya dugaan Setyabudi memberikan uang Rp 250 juta kepada Sareh. Uang tersebut diduga sebagai pelicin agar putusan kasus korupsi bansos yang masuk ke PT Jabar bisa mendukung putusan PN Bandung.

Dalam putusan persidangan yang dipimpin Setyabudhi, seluruh terdakwa mendapat vonis sama, yaitu hukuman penjara 1 tahun. Namun, reka ulang pemberian uang Rp 250 juta ini dibantah Sareh. Selain di ruangan Sareh, rekonstruksi digelar di rumah pribadi Sareh di Jalan Supratman No. 100 (samping Hotel Mitra).

Di rumah tersebut, ada adegan pertemuan antara Sareh dengan Setyabudi. Diduga, dalam pertemuan tersebut, ada pembahasan yang merupakan kelanjutan dari pembicaraan di ruangan kerja Sareh. Dalam pertemuan itu, Sareh diduga bersedia membantu Setyabudi asalkan disediakan uang Rp 1,5 miliar.

Sama seperti sebelumnya, Sareh juga membantah adegan mengenai kesepakatan pemberian uang Rp 1,5 miliar tersebut. Rekonstruksi juga digelar di Vila Jodam milik tersangka dugaan penyuapan, Toto Hutagalung. Diduga, ada pertemuan antara Toto, Setyabudi, Ramlan, Wali Kota Dada Rosada, dan mantan Sekretaris Daerah Edi Siswadi di vila tersebut.

Seusai pertemuan, mereka pergi ke rumah karaoke Venetian tanpa dihadiri Dada. Rekonstruksi pun berlanjut ke rumah karaoke tersebut. Saat rekonstruksi berlangsung, hakim Ramlan diwakili oleh orang lain karena berhalangan hadir.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Nasional
Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Nasional
Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Nasional
Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Nasional
Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Panglima TNI Tinjau Pelatihan Tracer Digital Bagi Babinsa hingga Babinpotdirga

Panglima TNI Tinjau Pelatihan Tracer Digital Bagi Babinsa hingga Babinpotdirga

Nasional
Risma Jelaskan Langkah Cegah Korupsi Bansos: Sinkronkan Data hingga Transfer ke Rekening Penerima

Risma Jelaskan Langkah Cegah Korupsi Bansos: Sinkronkan Data hingga Transfer ke Rekening Penerima

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X