Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FKTG Nabire: Kapolri dan Menko Polhukam Bohongi Publik

Kompas.com - 17/07/2013, 17:35 WIB
Ariane Meida

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Kemanusiaan Tragedi GOR Nabire (FKTGN) mengadukan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Timur Pradopo ke Komnas HAM, Rabu (17/7/2013), terkait tragedi pertandingan tinju di Nabire. Koordinator FKTGN Elias Ramos mengatakan, Kapolri dan Menko Polhukam telah melakukan pembohongan publik mengenai jumlah aparat yang dikerahkan di lokasi saat pertandingan berlangsung.

"Mereka mengatakan untuk mengawasi jalannya pertandingan itu, Polri menurunkan 100 personel tentara Angkatan Darat, 200 personel aparat kepolisian, 100 personel Brimob, dan dari Dalmas Polres Nabire 100 orang, itu tidak benar. Aparat baru hadir setelah korban berjatuhan," ujar Elias.

KOMPAS.COM/ARIANE Forum Kemanusiaan Tragedi GOR Nabire (FKTGN), Rabu (17/7/2013), mengadukan kasus tragedi pertandingan tinju di Nabire kepada Komnas HAM. Tragedi ini menewaskan 18 orang dan melukai 39 orang.

Menurut Elias, faktanya hanya terdapat empat personel TNI dan empat orang Satpol PP yang berada di sekitar empat sudut ring tinju pada saat pertandingan. Ia melanjutkan, polisi memang mengawasi berlangsungnya pertandingan dengan menurunkan banyak personel pada pertandingan di tanggal 8-13 Juli, tetapi tidak demikian pada tanggal 14 Juli.

"Dari Kapolri, Menko Polhukam, dan Polda Papua, alasan mereka ada aparat, tapi massa terlalu banyak sehingga tidak mampu mengendalikan konflik yang terjadi, padahal memang tidak ada yang mengawasi pertandingan itu," ujar Elias.

Elias melanjutkan, keluarga korban turut menyesalkan kelalaian aparat kepolisian karena biasanya sekecil apa pun acara di Nabire selalu dijaga ketat oleh petugas. Namun, pada malam final tinju yang dihadiri Bupati Kabupaten Nabire bersama istrinya itu, tidak terlihat petugas kepolisian yang berjaga.

"Kami juga meminta Kapolri dan Menko Polhukam untuk meminta maaf kepada keluarga korban dan seluruh rakyat Papua atas pembohongan karena ternyata (pernyataan) mereka tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan," tandasnya kemudian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com