FKTG Nabire: Kapolri dan Menko Polhukam Bohongi Publik

Kompas.com - 17/07/2013, 17:35 WIB
Menteri Koordinator Politik Hukam dan Keamanan, Djoko Suyanto, Kepala Polri, Timur Pradopo, dan Jaksa Agung Basrief Arief (kiri ke kanan) memberi keterangan usai rapat koordinator di kantor Menko Polkam, Jakarta, Selasa (16/10/2012). Rapat membahas tiga agenda yaitu soal grasi narapidana narkoba, pengalihan berkas perkara kasus simulator SIM dan tindak lanjut kasus Novel Baswedan.

Kompas/Lucky Pransiska (UKI)
16 Oktober 2012 LUCKY PRANSISKAMenteri Koordinator Politik Hukam dan Keamanan, Djoko Suyanto, Kepala Polri, Timur Pradopo, dan Jaksa Agung Basrief Arief (kiri ke kanan) memberi keterangan usai rapat koordinator di kantor Menko Polkam, Jakarta, Selasa (16/10/2012). Rapat membahas tiga agenda yaitu soal grasi narapidana narkoba, pengalihan berkas perkara kasus simulator SIM dan tindak lanjut kasus Novel Baswedan. Kompas/Lucky Pransiska (UKI) 16 Oktober 2012
Penulis Ariane Meida
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Kemanusiaan Tragedi GOR Nabire (FKTGN) mengadukan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Timur Pradopo ke Komnas HAM, Rabu (17/7/2013), terkait tragedi pertandingan tinju di Nabire. Koordinator FKTGN Elias Ramos mengatakan, Kapolri dan Menko Polhukam telah melakukan pembohongan publik mengenai jumlah aparat yang dikerahkan di lokasi saat pertandingan berlangsung.

"Mereka mengatakan untuk mengawasi jalannya pertandingan itu, Polri menurunkan 100 personel tentara Angkatan Darat, 200 personel aparat kepolisian, 100 personel Brimob, dan dari Dalmas Polres Nabire 100 orang, itu tidak benar. Aparat baru hadir setelah korban berjatuhan," ujar Elias.

KOMPAS.COM/ARIANE Forum Kemanusiaan Tragedi GOR Nabire (FKTGN), Rabu (17/7/2013), mengadukan kasus tragedi pertandingan tinju di Nabire kepada Komnas HAM. Tragedi ini menewaskan 18 orang dan melukai 39 orang.

Menurut Elias, faktanya hanya terdapat empat personel TNI dan empat orang Satpol PP yang berada di sekitar empat sudut ring tinju pada saat pertandingan. Ia melanjutkan, polisi memang mengawasi berlangsungnya pertandingan dengan menurunkan banyak personel pada pertandingan di tanggal 8-13 Juli, tetapi tidak demikian pada tanggal 14 Juli.

"Dari Kapolri, Menko Polhukam, dan Polda Papua, alasan mereka ada aparat, tapi massa terlalu banyak sehingga tidak mampu mengendalikan konflik yang terjadi, padahal memang tidak ada yang mengawasi pertandingan itu," ujar Elias.

Elias melanjutkan, keluarga korban turut menyesalkan kelalaian aparat kepolisian karena biasanya sekecil apa pun acara di Nabire selalu dijaga ketat oleh petugas. Namun, pada malam final tinju yang dihadiri Bupati Kabupaten Nabire bersama istrinya itu, tidak terlihat petugas kepolisian yang berjaga.

"Kami juga meminta Kapolri dan Menko Polhukam untuk meminta maaf kepada keluarga korban dan seluruh rakyat Papua atas pembohongan karena ternyata (pernyataan) mereka tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan," tandasnya kemudian.

Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X