Kompas.com - 16/07/2013, 18:44 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (dua dari kiri) HENDRA A SETYAWANKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (dua dari kiri)
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2014 di situs kpu.go.id, Selasa (16/7/2013) di Jakarta. Dengan itu, masyarakat pemilih diminta mengecek keberadaan namanya di DPS secara online.

"Suatu kemajuan pada penyelenggaraan Pemilu 2014, adanya data pemilih yang tersentralistik dan terintegrasi juga bersifat online. Data ini yang kemudian bisa dikonfirmasi masyarakat kepada kami (KPU) untuk bisa mendapat informasi balasan dari pusat data KPU," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik saat peluncuran DPS Pemilu 2014 di KPU, Selasa (16/7/2013), di Jakarta.

Ia mengatakan, selain secara online, daftar itu juga dapat diakses masyarakat di kantor desa atau kelurahan domisili warga. Dia juga meminta Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan memublikasikan daftar itu di semua titik strategis di lingkungan tempat tinggal warga.

"Kami bekerja keras untuk memastikan PPS bisa mengumumkan DPS di kelurahan/desa atau tempat strategis, termasuk tempat yang akan direncanakan akan menjadi TPS (tempat pemungutan suara)," tutur Husni.

Di situs itu, masyarakat bisa memasukkan provinsi, kabupaten, dan kelurahan domisili calon pemilih. Situs itu juga menampilkan nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, dan TPS tempat warga memilih.

Husni mengatakan, data penduduk yang sudah dapat dipublikasikan secara online hingga Selasa (16/7/2013) baru sekitar 104 juta orang pemilih dari 177.257.048 jiwa dari 30 provinsi di seluruh Indonesia. Sementara data dari tiga provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua, belum diunggah ke sistem informasi data pemilih (Sidalih) KPU.

Kementerian Dalam Negeri menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) kepada KPU 7 Februari 2013 lalu. Jumlah penduduk yang tercatat dalam DP4 itu sebanyak 190.411.133 jiwa, sedangkan DP4 di 30 provinsi selain Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua sebanyak 180.385.796 jiwa. Itu berarti ada selisih sekitar 3 juta jiwa antara DP4 pemerintah dengan DPS KPU di 30 provinsi. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan sudah menduga perbedaan data itu.

"Saya memang memperkirakan DPS akan lebih sedikit dari DP4," ujar Ferry seusai peluncuran DPS.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

Nasional
Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.