Kompas.com - 16/07/2013, 18:44 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (dua dari kiri) HENDRA A SETYAWANKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (dua dari kiri)
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2014 di situs kpu.go.id, Selasa (16/7/2013) di Jakarta. Dengan itu, masyarakat pemilih diminta mengecek keberadaan namanya di DPS secara online.

"Suatu kemajuan pada penyelenggaraan Pemilu 2014, adanya data pemilih yang tersentralistik dan terintegrasi juga bersifat online. Data ini yang kemudian bisa dikonfirmasi masyarakat kepada kami (KPU) untuk bisa mendapat informasi balasan dari pusat data KPU," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik saat peluncuran DPS Pemilu 2014 di KPU, Selasa (16/7/2013), di Jakarta.

Ia mengatakan, selain secara online, daftar itu juga dapat diakses masyarakat di kantor desa atau kelurahan domisili warga. Dia juga meminta Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan memublikasikan daftar itu di semua titik strategis di lingkungan tempat tinggal warga.

"Kami bekerja keras untuk memastikan PPS bisa mengumumkan DPS di kelurahan/desa atau tempat strategis, termasuk tempat yang akan direncanakan akan menjadi TPS (tempat pemungutan suara)," tutur Husni.

Di situs itu, masyarakat bisa memasukkan provinsi, kabupaten, dan kelurahan domisili calon pemilih. Situs itu juga menampilkan nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, dan TPS tempat warga memilih.

Husni mengatakan, data penduduk yang sudah dapat dipublikasikan secara online hingga Selasa (16/7/2013) baru sekitar 104 juta orang pemilih dari 177.257.048 jiwa dari 30 provinsi di seluruh Indonesia. Sementara data dari tiga provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua, belum diunggah ke sistem informasi data pemilih (Sidalih) KPU.

Kementerian Dalam Negeri menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) kepada KPU 7 Februari 2013 lalu. Jumlah penduduk yang tercatat dalam DP4 itu sebanyak 190.411.133 jiwa, sedangkan DP4 di 30 provinsi selain Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua sebanyak 180.385.796 jiwa. Itu berarti ada selisih sekitar 3 juta jiwa antara DP4 pemerintah dengan DPS KPU di 30 provinsi. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan sudah menduga perbedaan data itu.

"Saya memang memperkirakan DPS akan lebih sedikit dari DP4," ujar Ferry seusai peluncuran DPS.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Rahmat Effendi dari Dana Potongan Pegawai

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Rahmat Effendi dari Dana Potongan Pegawai

Nasional
Panglima TNI Beri Sinyal Pangkostrad Baru Diisi Jenderal Bintang Dua

Panglima TNI Beri Sinyal Pangkostrad Baru Diisi Jenderal Bintang Dua

Nasional
KPK Dalami Arahan Rahmat Effendi Terkait Sejumlah Proyek di Bekasi

KPK Dalami Arahan Rahmat Effendi Terkait Sejumlah Proyek di Bekasi

Nasional
Perbakin Laporkan Persiapan Pertandingan Internasional Menembak ke Presiden

Perbakin Laporkan Persiapan Pertandingan Internasional Menembak ke Presiden

Nasional
Pakar: Dengan Undang 'Nidji', Anies Sindir Balik Giring

Pakar: Dengan Undang "Nidji", Anies Sindir Balik Giring

Nasional
Keberatan Diinterupsi Jaksa, Munarman: Saya Ini Terancam Hukuman Mati!

Keberatan Diinterupsi Jaksa, Munarman: Saya Ini Terancam Hukuman Mati!

Nasional
Dari Ahok sampai Azwar Anas Calon Pemimpin Ibu Kota Baru 'Nusantara', Siapa yang Dipilih Jokowi?

Dari Ahok sampai Azwar Anas Calon Pemimpin Ibu Kota Baru "Nusantara", Siapa yang Dipilih Jokowi?

Nasional
Menko PMK: Kasus Covid-19 Selama Natal-Tahun Baru Terkendali

Menko PMK: Kasus Covid-19 Selama Natal-Tahun Baru Terkendali

Nasional
Mengulik Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara', Smart City yang Bakal Habiskan Rp 501 Triliun

Mengulik Ibu Kota Negara Baru "Nusantara", Smart City yang Bakal Habiskan Rp 501 Triliun

Nasional
Azis Syamsuddin Tantang Jaksa Tunjukkan Mutasi Rekening

Azis Syamsuddin Tantang Jaksa Tunjukkan Mutasi Rekening

Nasional
KPK Geledah Kantor Bupati Penajam Paser Utara

KPK Geledah Kantor Bupati Penajam Paser Utara

Nasional
Satu Polisi Terluka Ditembak KKB di Distrik Kiwirok Papua

Satu Polisi Terluka Ditembak KKB di Distrik Kiwirok Papua

Nasional
Pandeglang Rawan Gempa dan Tsunami, Mensos Risma Bakal Bangun Lumbung Sosial

Pandeglang Rawan Gempa dan Tsunami, Mensos Risma Bakal Bangun Lumbung Sosial

Nasional
Terkait Dugaan Korupsi DAK Lampung Tengah, Azis: Orang Jual Nama Saya

Terkait Dugaan Korupsi DAK Lampung Tengah, Azis: Orang Jual Nama Saya

Nasional
Jokowi: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Selesai 79,9 Persen, Diharapkan 2023 Dioperasikan

Jokowi: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Selesai 79,9 Persen, Diharapkan 2023 Dioperasikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.