Kompas.com - 14/07/2013, 12:49 WIB
Akun twitter Wirianingsih. Akun twitter Wirianingsih.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Wirianingsih atau Wiwik, akhirnya meminta maaf terkait pernyataannya yang mendiskreditkan orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Politikus PKS ini, seperti dilansir media online Sindonews, menyatakan bahwa ODHA tak seharusnya mendapat obat gratis. Sebaliknya, perlu ada hukuman bagi ODHA karena mereka tak menerapkan pola hidup sehat.

Berikut ini pernyataan kontroversial yang disampaikan Wiwik pada rapat dengar pendapat dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi di Parlemen, Rabu (10/7/2013).

"Ada penyakit seperti HIV/AIDS kok malah dapat obat gratis? Harusnya mereka ada semacam punishment (sanksi) karena kesalahan mereka sendiri tidak menerapkan pola hidup sehat," kata Wiwik.

Pernyataan maaf ini disampaikan Wiwik ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (14/7/2013). "Saya minta maaf. Saya tidak bermaksud apa pun. Insya Allah kalau ada yang mau berdiskusi, saya buka pintu selebar-lebarnya," ucap Wiwik.

Kendati demikian, dalam pembelaannya, Wiwik menuding media online tersebut mengutip pernyataannya secara sepotong. Menurutnya, pada rapat yang membahas soal pengawasan dan anggaran Kemkes pada RAPBN 2014, dia memang sempat menyinggung soal obat gratis bagi ODHA.

"Saya memang menyebut kata 'punishment', tapi saya sama sekali tidak bermaksud untuk men-downgrade para penderita HIV/AIDS. Kami lagi bicara BPJS. Saya tanya soal asuransi. Saya meminta penjelasan Menteri Kesehatan, kenapa biaya untuk (penderita) HIV/AIDS, untuk perilaku tidak sehat, gratis?” ucap Wiwik.

"Ibu menteri menjawab bahwa di negara-negara maju memang ada commercial insurance bagi pasien ini, dan dikenakan biaya tinggi akibat perilakunya. Tapi kalau di Indonesia ini bersifat sosial, jadi semuanya diurus oleh negara (tidak dibedakan)," tambah Wiwik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Wiwik, pemerintah perlu mengetahui asal muasal penderita tersebut terkena HIV/AIDS. Dari data yang ada, kata Wiwik, mereka menderita HIV/AIDS akibat penyimpangan perilaku seksual dan narkoba. Pasien dengan tipe ini akhirnya menyebabkan lahirnya 7.000 bayi yang juga HIV/AIDS.

"Salahnya, saya tidak sebutkan defintif angka, dan tidak membeda-bedakannya. Tapi saya sungguh tidak bermaksud untuk menyalahkan atau menghukum orang-orang, apa pun penyakitnya. Saya mengerti tidak ada satu pun orang di dunia ini yang ingin sakit. Saya ini orang berperikemanusiaan, saya mengerti ini," imbuh Wiwik.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

Nasional
Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Nasional
Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

Nasional
Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

Nasional
Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

Nasional
Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

Nasional
Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

Nasional
Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

Nasional
Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

Nasional
Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

Nasional
Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

Nasional
Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

Nasional
Jokowi Nilai Indonesia Berhasil Kendalikan Pandemi karena Tidak Lockdown

Jokowi Nilai Indonesia Berhasil Kendalikan Pandemi karena Tidak Lockdown

Nasional
57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri, Menteri PANRB: Prosesnya Masih Panjang

57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri, Menteri PANRB: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Dituntut 12 Tahun Penjara

Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.