Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diskreditkan ODHA, Politikus PKS Minta Maaf

Kompas.com - 14/07/2013, 12:49 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Wirianingsih atau Wiwik, akhirnya meminta maaf terkait pernyataannya yang mendiskreditkan orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Politikus PKS ini, seperti dilansir media online Sindonews, menyatakan bahwa ODHA tak seharusnya mendapat obat gratis. Sebaliknya, perlu ada hukuman bagi ODHA karena mereka tak menerapkan pola hidup sehat.

Berikut ini pernyataan kontroversial yang disampaikan Wiwik pada rapat dengar pendapat dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi di Parlemen, Rabu (10/7/2013).

"Ada penyakit seperti HIV/AIDS kok malah dapat obat gratis? Harusnya mereka ada semacam punishment (sanksi) karena kesalahan mereka sendiri tidak menerapkan pola hidup sehat," kata Wiwik.

Pernyataan maaf ini disampaikan Wiwik ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (14/7/2013). "Saya minta maaf. Saya tidak bermaksud apa pun. Insya Allah kalau ada yang mau berdiskusi, saya buka pintu selebar-lebarnya," ucap Wiwik.

Kendati demikian, dalam pembelaannya, Wiwik menuding media online tersebut mengutip pernyataannya secara sepotong. Menurutnya, pada rapat yang membahas soal pengawasan dan anggaran Kemkes pada RAPBN 2014, dia memang sempat menyinggung soal obat gratis bagi ODHA.

"Saya memang menyebut kata 'punishment', tapi saya sama sekali tidak bermaksud untuk men-downgrade para penderita HIV/AIDS. Kami lagi bicara BPJS. Saya tanya soal asuransi. Saya meminta penjelasan Menteri Kesehatan, kenapa biaya untuk (penderita) HIV/AIDS, untuk perilaku tidak sehat, gratis?” ucap Wiwik.

"Ibu menteri menjawab bahwa di negara-negara maju memang ada commercial insurance bagi pasien ini, dan dikenakan biaya tinggi akibat perilakunya. Tapi kalau di Indonesia ini bersifat sosial, jadi semuanya diurus oleh negara (tidak dibedakan)," tambah Wiwik.

Menurut Wiwik, pemerintah perlu mengetahui asal muasal penderita tersebut terkena HIV/AIDS. Dari data yang ada, kata Wiwik, mereka menderita HIV/AIDS akibat penyimpangan perilaku seksual dan narkoba. Pasien dengan tipe ini akhirnya menyebabkan lahirnya 7.000 bayi yang juga HIV/AIDS.

"Salahnya, saya tidak sebutkan defintif angka, dan tidak membeda-bedakannya. Tapi saya sungguh tidak bermaksud untuk menyalahkan atau menghukum orang-orang, apa pun penyakitnya. Saya mengerti tidak ada satu pun orang di dunia ini yang ingin sakit. Saya ini orang berperikemanusiaan, saya mengerti ini," imbuh Wiwik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com