Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IPW: Bangun Lapas di Pulau Terluar

Kompas.com - 14/07/2013, 11:34 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai sudah saatnya pemerintah membangun lembaga pemasyarakatan di daerah pulau terluar. Namun, seluruh narapidana (napi) harus mendapatkan fasilitas yang sama, baik untuk mereka yang terkait kasus teroris, narkoba, dan korupsi.

"Tahanan korupsi, narkoba, dan teroris harus ditempatkan di lapas pulau terluar. Tujuannya agar mereka tidak bisa berbuat seenaknya untuk mendapatkan keistimewaan atau pulang ke rumah sesukanya," tulis Neta dalam siaran pers yang diterima wartawan Minggu (14/7/2013).

Menurut Neta, selama ini napi korupsi kerap mendapat fasilitas istimewa dibanding lainnya. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial bagi napi untuk kasus lain. Neta khawatir hal itu bisa menyebabkan para napi bertindak anarkis seperti yang terjadi di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara.

"Dengan uang yang dimilikinya, mereka bisa mendapat apa saja yang diinginkan. Mulai 'membeli' sel pribadi dengan berbagai fasilitas bintang lima. Atau keluar lapas sesuka hatinya dengan alasan berobat. Menyewa ruangan pejabat Lapas untuk 'kantornya' sehari-hari. Memakai alat elektronik dan alat komunikasi secara bebas," papar Neta.

Untuk itu, menurut Neta, kasus Lapas Tanjung Gusta harusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menata sistem dan manajemen lapas dan rutan. Setiap Lapas harus memiliki standar sama. Misalnya satu kamar diisi empat atau enam tahanan.

"Pemerintah harus tegas bahwa tidak ada lagi napi potensial yang menguasai kamar tahanan hanya untuk dirinya sendiri dan menjadi raja-raja kecil yang mempecundangi para pejabat lapas dengan uangnya," kata Neta.

Sementara itu, polisi diminta menindak pidana bagi pejabat lapas yang terbukti kongkalikong dengan para napi untuk mendapat fasilitas tertentu. Menurut Neta, tanpa tindakan tegas kondisi lapas akan semakin tidak terkendali.

IPW berharap kasus Lapas Tanjung Gusta tak terulang kembali. Sebab, menurut Neta, polisi akan kelabakan mengantisipasi keamanan di masyarakat dengan banyaknya napi yang melarikan diri.

Seperti diberitakan, kericuhan di Lapas Tanjung Gusta pada Kamis (11/7/2013) petang diduga bermula saat pasokan listrik dan air di lapas terhenti. Para napi kemudian melakukan provokasi hingga timbul kerusuhan di lapas yang akhirnya berujung pada pembakaran.

Saat situasi kacau inilah, ratusan warga binaan itu menggunakan kesempatan kabur setelah sebelumnya diduga menyandera 15 petugas lapas. Sekitar 176 napi melarikan diri di antaranya merupakan napi kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan. Lima orang tewas dalam peristiwa itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com