Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejelasan Konvensi Demokrat Masih Ditunggu

Kompas.com - 13/07/2013, 06:33 WIB
Tomy Trinugroho A.

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com —Kejelasan detail konvensi Partai Demokrat masih ditunggu publik. Disangsikan, keputusan pemenang konvensi sepenuhnya ditentukan oleh survei.

"Tujuh pokok pelaksanaan konvensi yang disampaikan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono harus dijabarkan lebih lanjut," kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda, di Jakarta, Jumat (12/7/2013).

Menurut Hanta, ada kabar bahwa penentuan pemenang konvensi nantinya tidak hanya didasarkan pada hasil survei, tetapi juga oleh internal partai. "Jadi, ada semacam pembobotan. Sekian persen dari survei dan sekian persen lagi oleh internal partai. Hal ini yang harus diperjelas," tutur Hanta.

Kejelasan tentang detail pelaksanaan konvensi ditunggu oleh berbagai kalangan. Jika sudah ada kejelasan, menurut Hanta, baru dapat dinilai apakah konvensi Partai Demokrat hanya akal-akalan untuk memperbaiki citra partai ini atau benar-benar bertujuan mencari capres yang baik.

Sekretaris Dewan Kehormatan Demokrat Denny Kailimang menyatakan, kejelasan mengenai konvensi akan diberikan saat pengumuman komite konvensi. Ia memperkirakan, komite yang terdiri dari empat orang independen dan tiga orang internal Partai Demokrat itu mulai bekerja pada pekan depan. Karena itu, pengumuman mengenai pembentukan komite kemungkinan dilakukan pada pekan ini.  

Partai lain

Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan menjelaskan bahwa peserta konvensi nantinya harus ikut menjelaskan visi dan misi Partai Demokrat ketika peserta itu melakukan sosialisasi. Keharusan ini juga berlaku bagi peserta konvensi dari partai lain. "Peserta non-kader Partai Demokrat itu pun harus non-aktif dari partainya," paparnya.

Hanta menilai, pada fase awal, Partai Demokrat sebaiknya tidak mengutamakan keharusan peserta konvensi untuk menjelaskan platform Partai Demokrat. Alasannya, tujuan konvensi bukan untuk mencari juru kampanye, melainkan untuk mencari pemimpin bangsa.

Kalau pada fase akhir, misalnya saat tersisa dua peserta, mereka diwajibkan menjadi kader Partai Demokrat, baru hal itu bisa diterima. "Karena sebagai capres Demokrat, mereka tentu harus memiliki platform yang sama dengan Demokrat," tutur Hanta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com