Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Diunggulkan Sebagai Calon Panglima TNI

Kompas.com - 11/07/2013, 18:09 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono akan mengajukan tiga kepala staf angkatan sebagai calon Panglima TNI kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhir Agustus 2013. Dalam daftar nantinya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (TNI) Moeldoko berada di urutan paling atas.

"Diajukan dengan urutan angkatan. Di urutan pertama Angkatan Darat, (Angkatan) Udara, lalu (Angkatan) Laut," kata Panglima di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (11/7/2013), ketika ditanya pengajuan calon Panglima kepada Presiden menjelang dirinya pensiun Agustus 2013.

Agus mengatakan, pemberian nomor urut tersebut sesuai dengan penjatahan seperti diatur Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Meski diberi urutan, kata Panglima, semua tergantung kepada Presiden untuk memilih. "Terserah beliau," ucapnya.

Agus menambahkan, proses penggantian panglima memakan waktu sekitar sebulan. Nantinya, Presiden akan mengajukan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk selanjutnya mengikuti uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi I.

Seperti diberitakan, dalam Pasal 13 UU TNI, jabatan Panglima TNI dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Sebelum Agus, Panglima TNI dijabat Djoko Santoso yang berasal dari TNI AD. Sebelum Djoko, Panglima dipegang Djoko Suyanto yang berasal dari TNI AD. Saat ini, Kepala Staf TNI AU dijabat Marsekal Ida Bagus Putu Dunia.

Moeldoko baru dilantik Mei lalu. Dia menggantikan Jenderal (Purn) Pramono Edhi Wibowo yang masuk pensiun. Sebelum menjadi KSAD, Moeldoko menjabat Wakil KSAD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com