Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPK Akan Audit Kelambanan Arus Barang Impor di Pelabuhan

Kompas.com - 09/07/2013, 23:10 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo segera melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kinerja pelabuhan, khususnya menyangkut dwelling time barang-barang impor. Sebab, total waktu untuk pengeluaran barang impor dari pelabuhan, belakangan ini terus mengalami keterlambatan proses. Bahkan, barang yang diimpor sejak setahun lamanya, hingga kini belum juga keluar dari pelabuhan.

"Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) segera dilakukan BPK untuk melihat masalahnya secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terkait dalam proses pengeluaran barang impor tersebut. Dalam satu semester terakhir ini, keterlambatannya semakin menjadi-jadi," tandas Hadi saat dihubungi di Gedung BPK, Jakarta, Selasa (9/7/2013) malam.

Menurut Hadi, masalah lamanya dwelling time adalah masalah klasik yang selama bertahun-tahun gagal diperpendek waktunya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

"Oleh sebab itu, kami berharap, hasil audit BPK nantinya dapat memberikan rekomendasi dan kesimpulan yang jitu untuk memberesi pelabuhan. Bagaimana kita mau bersaing jika proses impor barang begitu lama," lanjutnya.

Sebelumnya, persoalan kelambanan bongkar barang impor di pelabuhan banyak menjadi sorotan sebagian masyarakat. Terutama, setelah adanya perusahaan yang setahun tak dapat mengeluarkan barang impornya meskipun pengadilan sudah memenangkannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com