Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana BUMN ke Kongres Demokrat

Kompas.com - 08/07/2013, 11:50 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan aliran dana badan usaha milik negara (BUMN) ke Kongres Partai Demokrat. Aliran dana itu diduga mengalir untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Ya betul (akan ditelusuri). Semua informasi kan ada temuan-temuan awal dari pemeriksaan pedahuluan. Dari situ, maka akan diklarifikasi dulu, lalu disimpulkan, maka kita coba cari bukti atas informasi tersebut," jawab Ketua KPK Abraham Samad di Kompleks Parlemen, Senin (8/7/2013), ketika ditanyakan tentang dugaan keterlibatan direksi BUMN di Kongres Partai Demokrat.

Abraham mengatakan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif untuk menghimpun fakta dan bukti baru dari dugaan aliran dana ke pemenangan Anas di Kongres Demokrat. Saat ditanyakan jumlah BUMN yang tengah ditelusuri KPK, Abraham enggan menyebutkannya. Ia hanya menjelaskan bahwa pihaknya tidak menutup mata atas informasi-informasi yang masuk. Abraham memastikan bahwa kasus Hambalang nantinya akan dibongkar secara utuh.

"Ini supaya bisa dibongkar secara utuh, tidak parsial, dan tidak menyisakan problem di kemudian hari," imbuh Abraham.

Dalam beberapa hari terakhir ini, KPK memeriksa saksi-saksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat, antara lain Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa dan Manajer PT Aston Tropicana Bandung bernama Yogi.

Seusai diperiksa KPK beberapa hari lalu, Saan mengaku dicecar mengenai strategi pemenangan Anas dalam Kongres 2010. Dia juga ditanya mengenai teknis penyelenggaraan kongres di Bandung tersebut.

Sementara itu, Yogi mengakui ditanya mengenai acara Partai Demokrat di Hotel Aston. Yogi membenarkan Demokrat pernah menggelar acara di hotel tersebut beberapa waktu lalu. Diduga, Hotel Aston merupakan tempat dikumpulkannya para ketua dewan pimpinan cabang (DPC) Partai Demokat sebelum kongres berlangsung. Di sana, para ketua DPC diarahkan untuk memilih Anas.

Adapun dalam perkara Hambalang, Anas sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya. KPK kini tengah menelusuri keterkaitan Anas yang lain dalam perkara Hambalang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

    Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

    Nasional
    KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

    KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

    Nasional
    Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

    Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

    Nasional
    Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

    Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

    Nasional
    Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

    Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

    Nasional
    Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

    Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

    Nasional
    Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

    Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

    Nasional
    PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

    PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

    Nasional
    Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

    Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

    Nasional
    Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

    Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

    Nasional
    Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

    Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

    Nasional
    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Nasional
    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Nasional
    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Nasional
    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com