Kompas.com - 01/07/2013, 23:38 WIB
Menteri BUMN Dahlan Iskan (Dua dari kiri) bersama sejumpah direksi PT KAI, PT Telkom dan pejabat dari Kementrian Perhubungan saat peresmian e-ticketing dan tarif progresif di Stasiun Manggarai, Senin (1/7/2013) Alsadad RudiMenteri BUMN Dahlan Iskan (Dua dari kiri) bersama sejumpah direksi PT KAI, PT Telkom dan pejabat dari Kementrian Perhubungan saat peresmian e-ticketing dan tarif progresif di Stasiun Manggarai, Senin (1/7/2013)
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorTjatur Wiharyo

JAKARTA, KOMPAS.com — Seiring dengan penerapan tiket elektronik dan tarif progresif dalam pelayanan KRL commuter line, seluruh infrastruktur pendukung harus mulai ikut diremajakan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah persinyalan dan pengaturan perlintasan kereta.

Pihak yang menangani persinyalan dan pengaturan perlintasan kereta itu adalah PT Lembaga Elektronika Nasional Industri (PT LEN Industri). Menteri BUMN Dahlan Iskan menilai kinerja PT LEN Industri sejauh ini tidak memuaskan.

"Saya sudah peringatkan Dirut LEN harus selesaikan persinyalan pada tahun ini. Kalau tidak selesai, saya akan bilang untuk apa menjadi Dirut LEN," ujar Dahlan dalam acara peresmian penerapan tiket elektronik dan tarif progresif di Stasiun Manggarai, Senin (1/7/2013).

Dahlan pun menyatakan, jika dalam satu tahun mendatang masalah persinyalan masih sering terjadi, ia akan mencopot Abraham Mose dari jabatan Direktur Utama PT LEN Industri.

"Kalau tidak selesai juga, sama halnya seperti wartawan yang tidak bisa menulis berita," ujar Dahlan, yang memang pernah menjadi wartawan.

Tiket elektronik dan tarif progresif pada layanan KRL commuter line resmi diterapkan pada Senin (1/7/2013). Mengenai tarif, penumpang membayar Rp 2.000 untuk lima stasiun pertama dan menambah Rp 5.00 untuk setiap tiga stasiun berikutnya.

Hal tersebut menimbulkan masalah. Tarif progresif membuat biaya perjalanan lebih murah dibanding sistem satu tarif yang digunakan sebelumnya sehingga jumlah masyarakat yang ingin naik KRL commuter line pada Senin (1/7/2013) menjadi jauh lebih banyak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, mesin pemeriksa tiket tidak bekerja sesuai tuntutan. Masyarakat mengantre masuk peron lebih lama dari biasanya.

Masalah itu ditambah mogoknya sebuah KRL ekonomi Jakarta-Bogor di Stasiun Kalibata, Jakarta Selatan. Kereta mogok karena ada bagian pada sistem kelistrikan dalam kereta yang terbakar.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Nasional
Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Nasional
Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

Nasional
Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Nasional
Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.