Kompas.com - 01/07/2013, 23:38 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorTjatur Wiharyo

JAKARTA, KOMPAS.com — Seiring dengan penerapan tiket elektronik dan tarif progresif dalam pelayanan KRL commuter line, seluruh infrastruktur pendukung harus mulai ikut diremajakan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah persinyalan dan pengaturan perlintasan kereta.

Pihak yang menangani persinyalan dan pengaturan perlintasan kereta itu adalah PT Lembaga Elektronika Nasional Industri (PT LEN Industri). Menteri BUMN Dahlan Iskan menilai kinerja PT LEN Industri sejauh ini tidak memuaskan.

"Saya sudah peringatkan Dirut LEN harus selesaikan persinyalan pada tahun ini. Kalau tidak selesai, saya akan bilang untuk apa menjadi Dirut LEN," ujar Dahlan dalam acara peresmian penerapan tiket elektronik dan tarif progresif di Stasiun Manggarai, Senin (1/7/2013).

Dahlan pun menyatakan, jika dalam satu tahun mendatang masalah persinyalan masih sering terjadi, ia akan mencopot Abraham Mose dari jabatan Direktur Utama PT LEN Industri.

"Kalau tidak selesai juga, sama halnya seperti wartawan yang tidak bisa menulis berita," ujar Dahlan, yang memang pernah menjadi wartawan.

Tiket elektronik dan tarif progresif pada layanan KRL commuter line resmi diterapkan pada Senin (1/7/2013). Mengenai tarif, penumpang membayar Rp 2.000 untuk lima stasiun pertama dan menambah Rp 5.00 untuk setiap tiga stasiun berikutnya.

Hal tersebut menimbulkan masalah. Tarif progresif membuat biaya perjalanan lebih murah dibanding sistem satu tarif yang digunakan sebelumnya sehingga jumlah masyarakat yang ingin naik KRL commuter line pada Senin (1/7/2013) menjadi jauh lebih banyak.

Namun, mesin pemeriksa tiket tidak bekerja sesuai tuntutan. Masyarakat mengantre masuk peron lebih lama dari biasanya.

Masalah itu ditambah mogoknya sebuah KRL ekonomi Jakarta-Bogor di Stasiun Kalibata, Jakarta Selatan. Kereta mogok karena ada bagian pada sistem kelistrikan dalam kereta yang terbakar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhadjir: 2023 Tak Bisa Lagi Berlonggar-longgar Anggaran, Sasaran Bansos Akan Dipertajam

Muhadjir: 2023 Tak Bisa Lagi Berlonggar-longgar Anggaran, Sasaran Bansos Akan Dipertajam

Nasional
Saat Farel Prayoga Goyang Istana, Joget Pertama Prabowo di Istana, Jenderal Dudung Ucap Luar Biasa!

Saat Farel Prayoga Goyang Istana, Joget Pertama Prabowo di Istana, Jenderal Dudung Ucap Luar Biasa!

Nasional
Baru Bebas dari Lapas, Ajay Priatna Langsung Ditangkap KPK

Baru Bebas dari Lapas, Ajay Priatna Langsung Ditangkap KPK

Nasional
Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Tersangka Surya Darmadi Hari Ini

Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Tersangka Surya Darmadi Hari Ini

Nasional
Soal Pilpres, Jokowi: Tidak Usah Terlalu Fanatik, Fanatisme Membabi Buta Harus Ditinggalkan

Soal Pilpres, Jokowi: Tidak Usah Terlalu Fanatik, Fanatisme Membabi Buta Harus Ditinggalkan

Nasional
Saat Anak-Cucu Soeharto Ingin Lolos Pemilu 2024 dan Melenggang ke Senayan...

Saat Anak-Cucu Soeharto Ingin Lolos Pemilu 2024 dan Melenggang ke Senayan...

Nasional
Jokowi: 'Reshuffle' Kabinet Masih Mungkin Dilakukan

Jokowi: "Reshuffle" Kabinet Masih Mungkin Dilakukan

Nasional
Prabowo atau Ganjar Pranowo, Siapa Dapat 'Endorse' Jokowi pada Pilpres 2024?

Prabowo atau Ganjar Pranowo, Siapa Dapat "Endorse" Jokowi pada Pilpres 2024?

Nasional
Babak Baru Kasus Ferdy Sambo: KPK dan PPATK Bergerak

Babak Baru Kasus Ferdy Sambo: KPK dan PPATK Bergerak

Nasional
Hasto Ungkap PDI-P Kemungkinan Besar Koalisi dengan Partai Pengusung Jokowi untuk Pilpres 2024

Hasto Ungkap PDI-P Kemungkinan Besar Koalisi dengan Partai Pengusung Jokowi untuk Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Lagu Campursari Menggema di Istana | Sosok 3 Paskibraka di Upacara HUT ke-77 RI

[POPULER NASIONAL] Lagu Campursari Menggema di Istana | Sosok 3 Paskibraka di Upacara HUT ke-77 RI

Nasional
Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Nasional
Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Nasional
Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Nasional
Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.