Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinamit Hilang, JK Nilai Polisi Lalai

Kompas.com - 01/07/2013, 12:59 WIB
Sandro Gatra

Penulis


DEPOK, KOMPAS.com
— Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK menilai, pihak yang paling bertanggung jawab terhadap hilangnya 250 batang dinamit adalah pihak kepolisian. Menurutnya, kepolisian tidak mengerahkan personel yang cukup untuk mengamankan distribusi barang berbahaya.

"Barang yang begitu sensitif cuma dikawal dua orang, pasti kurang pengawasan. Kalau kurang pengamanan, kemungkinan lalainya pasti tinggi sekali. Cuma dua orang polisi, padahal yang dikawal lima truk. Tengah malam lagi, pasti susah itu," kata JK di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Senin (1/7/2013).

Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman juga menilai ada kesalahan di kepolisian. Ke depan, harapannya, prosedur pengawalan bahan peledak perlu diperbaiki.

Marciano menambahkan, pelaku pencurian tersebut bisa saja teroris. Mereka sudah membidik bahan peledak lantaran kurangnya pengamanan. Namun, kata dia, bisa juga pelaku merupakan bajing loncat yang biasa mencuri barang-barang di kendaraan.

"Kita harapkan dinamit itu segera ditemukan karena berpotensi menimbulkan gangguan," kata Marciano.

Seperti diberitakan, hilangnya dua kotak yang setiap kotak berisi 125 batang dinamit baru diketahui saat sampai di tujuan, yakni di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Saat diperiksa, terpal penutup salah satu truk sobek.

Iring-iringan sempat berhenti di Marunda, Jakarta Utara, saat dibawa dari Subang, Jawa Barat. Kendaraan juga beberapa kali berjalan pelan akibat jalan rusak. Saat berhenti atau berjalan pelan, diduga aksi pencurian dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com