SBY dan PKS Jangan Selesaikan Konflik ala Artis

Kompas.com - 21/06/2013, 13:16 WIB
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberikan pernyataan tentang beberapa masalah yang menimpa Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/2/2013) malam. SBY memberi kesempatan kepada Anas Urbaningrum untuk lebih fokus menghadapi dugaan masalah hukum di KPK terkait kasus korupsi Hambalang.  TRIBUN JAKARTA/JEPRIMAKetua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberikan pernyataan tentang beberapa masalah yang menimpa Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/2/2013) malam. SBY memberi kesempatan kepada Anas Urbaningrum untuk lebih fokus menghadapi dugaan masalah hukum di KPK terkait kasus korupsi Hambalang.
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengambil sikap terkait posisi PKS di koalisi. Menurutnya, kedua pihak tak perlu perang mulut sehingga menyerupai artis yang menghadapi konflik rumah tangga.

"Sebaiknya tidak terjebak dalam cara sebagian artis yang ribut di media massa ketika mau cerai," kata Drajad saat dihubungi pada Jumat (21/6/2013).

Drajad mengungkapkan, permasalahan PKS dengan koalisi menjadi semakin menggelitik karena seperti menjadi ajang perlombaan dizalimi. Tak pernah politisi di belahan dunia mana pun yang berpolitik seperti itu.

Oleh karenanya, ia meminta kedua kubu yang berseberangan tak perlu lagi mengapitalisasi penzaliman. Baginya, bila sudah tak ada kecocokan, maka semua bisa dipermudah dengan mengadakan pertemuan, membahas, dan menyelesaikan secara baik-baik, serta menerima konsekuensinya.

"Jadi sebaiknya hentikan ribut di media massa, langsung bertindak saja. Faktanya antara Presiden dan PKS sudah tidak ada kecocokan. Saya sangat yakin cara ini lebih mendapatkan simpati masyarakat yang bosan dengan keributan antarelite politik," ujarnya.

Untuk diketahui, posisi PKS di koalisi semakin memanas. Ada suara yang meminta PKS hengkang dari koalisi lantaran menentang kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Di sisi lain, PKS dianggap inkonsisten karena tak tegas memosisikan dirinya. Berseberangan dengan pemerintah atas alasan membela kepentingan rakyat, tetapi tak berani keluar dari koalisi.

Presiden SBY juga belum menggunakan hak prerogatifnya sebagai komandan koalisi, apakah akan mendepak atau tetap mempertahankan posisi PKS di koalisi.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

    85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

    Nasional
    Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

    Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

    Nasional
    Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

    Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

    Nasional
    Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

    Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

    Nasional
    Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

    Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

    Nasional
    Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

    Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

    Nasional
    Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

    Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

    Nasional
    BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

    BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

    Nasional
    Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

    Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

    Nasional
    KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

    KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

    Nasional
    Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

    Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

    Nasional
    Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

    Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

    Nasional
    Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

    Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

    Nasional
    Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

    Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

    UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X