Kompas.com - 21/06/2013, 13:16 WIB
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberikan pernyataan tentang beberapa masalah yang menimpa Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/2/2013) malam. SBY memberi kesempatan kepada Anas Urbaningrum untuk lebih fokus menghadapi dugaan masalah hukum di KPK terkait kasus korupsi Hambalang.  TRIBUN JAKARTA/JEPRIMAKetua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberikan pernyataan tentang beberapa masalah yang menimpa Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/2/2013) malam. SBY memberi kesempatan kepada Anas Urbaningrum untuk lebih fokus menghadapi dugaan masalah hukum di KPK terkait kasus korupsi Hambalang.
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengambil sikap terkait posisi PKS di koalisi. Menurutnya, kedua pihak tak perlu perang mulut sehingga menyerupai artis yang menghadapi konflik rumah tangga.

"Sebaiknya tidak terjebak dalam cara sebagian artis yang ribut di media massa ketika mau cerai," kata Drajad saat dihubungi pada Jumat (21/6/2013).

Drajad mengungkapkan, permasalahan PKS dengan koalisi menjadi semakin menggelitik karena seperti menjadi ajang perlombaan dizalimi. Tak pernah politisi di belahan dunia mana pun yang berpolitik seperti itu.

Oleh karenanya, ia meminta kedua kubu yang berseberangan tak perlu lagi mengapitalisasi penzaliman. Baginya, bila sudah tak ada kecocokan, maka semua bisa dipermudah dengan mengadakan pertemuan, membahas, dan menyelesaikan secara baik-baik, serta menerima konsekuensinya.

"Jadi sebaiknya hentikan ribut di media massa, langsung bertindak saja. Faktanya antara Presiden dan PKS sudah tidak ada kecocokan. Saya sangat yakin cara ini lebih mendapatkan simpati masyarakat yang bosan dengan keributan antarelite politik," ujarnya.

Untuk diketahui, posisi PKS di koalisi semakin memanas. Ada suara yang meminta PKS hengkang dari koalisi lantaran menentang kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Di sisi lain, PKS dianggap inkonsisten karena tak tegas memosisikan dirinya. Berseberangan dengan pemerintah atas alasan membela kepentingan rakyat, tetapi tak berani keluar dari koalisi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Presiden SBY juga belum menggunakan hak prerogatifnya sebagai komandan koalisi, apakah akan mendepak atau tetap mempertahankan posisi PKS di koalisi.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

    Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

    Nasional
    Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

    Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

    Nasional
    Ketum PKB: 'Reshuffle' Kabinet Masih Sebatas Rumor

    Ketum PKB: "Reshuffle" Kabinet Masih Sebatas Rumor

    Nasional
    Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

    Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

    Nasional
    Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak 'Bully' Penyandang Disabilitas

    Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak "Bully" Penyandang Disabilitas

    Nasional
    Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

    Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

    Nasional
    Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

    Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

    Nasional
    Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

    Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

    Nasional
    Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

    Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

    Nasional
    Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

    Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

    Nasional
    Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

    Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

    Nasional
    UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

    UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

    Nasional
    Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

    Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

    Nasional
    90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

    90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

    Nasional
    BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

    BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.