Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Tak Terima Alasan KPK Mangkir dari Timwas Century

Kompas.com - 19/06/2013, 13:47 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Sohibul Iman mengatakan, alasan yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga mangkir dari rapat bersama Tim Pengawas (Timwas) bail out Bank Century tak bisa diterima. Menurutnya, tak ada alasan KPK untuk tidak hadir dalam rapat bersama Timwas yang digelar hari ini, Rabu (19/6/2013).

"Pada dasarnya tidak bisa diterima karena alasan masalah waktu," kata Sohibul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Sohibul mengungkapkan, KPK sempat menyampaikan dalam rapat sebelumnya, Rabu (5/6/2013), bahwa ada hal yang tak bisa disampaikan kepada Timwas. Menurutnya, alasan itu menunjukkan bahwa KPK tidak memiliki perkembangan apa pun dalam penanganan kasus Century. Jika ada hal yang akan disampaikan, bisa dilakukan secara tertutup. 

"Jadi, artinya, seharusnya tidak ada alasan untuk tidak hadir," ujarnya.

Oleh karena itu, Timwas Century akan kembali mengundang KPK dan Tim Pemburu Aset pada pekan depan. 

Sebelumnya, KPK kembali mangkir dari undangan rapat bersama Timwas bail out Bank Century. Dalam surat KPK No: B-1537/01/06/2013 tanggal 18 juni 2013 yang ditujukan kepada Wakil Ketua DPR RI Mohammad Sohibul Iman, dijelaskan bahwa ketidakhadiran disebabkan jangka waktu agenda rapat terlalu singkat dengan agenda rapat sebelumnya yang baru diselenggarakan tanggal 5 Juni 2013.

Oleh karena itu, KPK meminta tenggang waktu yang lebih panjang untuk dapat menghadiri undangan dari pimpinan DPR RI. Selain itu, KPK juga beralasan bahwa hasil penyidikan tidak dapat disampaikan selain ke pengadilan.

Surat dari KPK ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Zulkarnain dan ditembuskan ke pimpinan KPK. Padahal, seharusnya, agenda rapat adalah untuk melakukan pembahasan tertutup dalam rangka membicarakan progress report penanganan kasus Bank Century.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com