Kompas.com - 19/06/2013, 11:56 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com  Anggota Komisi III DPR Fahri Hamzah menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ahli menangani kasus korupsi sistemik. Menurutnya, keahlian KPK hanya sebatas melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang notabene hanya kasus korupsi yang remeh-temeh.

"Evaluasi untuk KPK itu banyak sekali. KPK hanya tergantung pada OTT, tapi keahlian membaca korupsi sistemiknya kurang," kata Fahri di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Anggota Tim Pengawas (Timwas) bail out Bank Century ini menuturkan, seharusnya KPK dapat lebih peka mengendus dugaan atau kasus korupsi sistemik. Kasus korupsi itu dianggapnya lebih berbahaya dan dilakukan dengan trik-trik yang lebih canggih.

Fakri menjelaskan, korupsi sistemik menggunakan trik canggih karena memiliki kaitan antara jabatan dengan tindakan korupsi itu sendiri. Bahkan, ia menduga sangat mungkin korupsi itu dilakukan dengan cara mengubah undang-undang yang ada agar sulit terdeteksi.

"Kalau orang main suap, bawa-bawa uang cash, terus OTT kan itu rendah, kampungan," ujarnya.

Untuk diketahui, kritik pedas Fahri dilontarkan karena dirinya geram dengan KPK saat ini. Salah satu indikatornya adalah tidak adanya hasil signifikan yang diperoleh KPK atas kasus bail out Bank Century. Menurut Fahri, KPK edisi sebelumnya jauh lebih baik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ziarah ke TMP Seroja di Dili, Mahfud: Mereka Pahlawan Nasional Kita

    Ziarah ke TMP Seroja di Dili, Mahfud: Mereka Pahlawan Nasional Kita

    Nasional
    Ketika Ular Masuk Rumah, Apa yang Harus Dilakukan?

    Ketika Ular Masuk Rumah, Apa yang Harus Dilakukan?

    Nasional
    Hari Kebangkitan Nasional 2022, Jokowi: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal, Tak Ada yang Boleh Tersisihkan

    Hari Kebangkitan Nasional 2022, Jokowi: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal, Tak Ada yang Boleh Tersisihkan

    Nasional
    Akhir Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno Saat Rapat

    Akhir Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno Saat Rapat

    Nasional
    Penerbang Helikopter C-725 Caracal TNI AU Latih Kemampuan Penembakan Roket RD-702 MOD4

    Penerbang Helikopter C-725 Caracal TNI AU Latih Kemampuan Penembakan Roket RD-702 MOD4

    Nasional
    Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

    Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

    Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

    Nasional
    Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

    Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

    Nasional
    Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

    Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

    Nasional
    Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

    Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

    Nasional
    Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

    Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

    Nasional
    Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

    Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

    Nasional
    Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan 'Cuci Tangan' Pemerintah

    Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan "Cuci Tangan" Pemerintah

    Nasional
    Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi, tetapi Tetap Diwaspadai

    Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi, tetapi Tetap Diwaspadai

    Nasional
    Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 Tanpa Pengadilan

    Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 Tanpa Pengadilan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.